Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Indonesia wajib reformasi PBB

Indonesia wajib reformasi PBB
Surabaya – KoPi | Makarim Wibisono, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina mengatakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Ukraina, Afghanistan, dan sebagainya menjadi tanda bahwa PBB perlu berubah. Mekanisme PBB yang lahir pasca Perang Dunia II dinilai tidak lagi relevan dalam politik global yang baru.
 

Makarim hal itu terlihat dari ukuran anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Pada saat pertama berdiri, PBB memiliki sekitar 50 anggota dan ada 5 negara yang ditunjuk menjadi Dewan Keamanan. Artinya DK PBB persentasenya 10 % dari negara-negara yang ada di dunia. Ketika gelombang revolusi negara ketiga muncul, banyak negara baru yang menjadi anggota PBB. Saat ini anggota PBB mencapai 193 negara, sementara jumlah DK PBB hanya bertambah menjadi 15 negara. 

“Artinya ini sangat tidak representatif. Ini tidak cocok dengan perubahan geopolitik yang ada sekarang ini,” ungkap Makarim. Makarim menilai unsur representasi dan partisipasi universal negara-negara anggota PBB merupakan kekuatan untuk menegakkan keamanan internasional.

Berbagai krisis saat ini muncul karena sering ada ketidaksepakatan antara anggota PBB, terutama Anggota Tetap DK PBB. 

Makarim mengungkapkan, dalam tubuh PBB saat ini ada kesadaran untuk melakukan reformasi. Misalnya gagasan mengenai perluasan anggota DK PBB oleh mantan Sekjen PBB Koffi Annan pada 2005 lalu. 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia seharusnya mengambil peran dalam upaya reformasi PBB tersebut. makarim mengatakan, hal itu merupakan kewajiban Indonesia, karena sesuai dengan paragraf keempat Pembukaan UUD 1945.

back to top