Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Indonesia wajib reformasi PBB

Indonesia wajib reformasi PBB
Surabaya – KoPi | Makarim Wibisono, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina mengatakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Ukraina, Afghanistan, dan sebagainya menjadi tanda bahwa PBB perlu berubah. Mekanisme PBB yang lahir pasca Perang Dunia II dinilai tidak lagi relevan dalam politik global yang baru.
 

Makarim hal itu terlihat dari ukuran anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Pada saat pertama berdiri, PBB memiliki sekitar 50 anggota dan ada 5 negara yang ditunjuk menjadi Dewan Keamanan. Artinya DK PBB persentasenya 10 % dari negara-negara yang ada di dunia. Ketika gelombang revolusi negara ketiga muncul, banyak negara baru yang menjadi anggota PBB. Saat ini anggota PBB mencapai 193 negara, sementara jumlah DK PBB hanya bertambah menjadi 15 negara. 

“Artinya ini sangat tidak representatif. Ini tidak cocok dengan perubahan geopolitik yang ada sekarang ini,” ungkap Makarim. Makarim menilai unsur representasi dan partisipasi universal negara-negara anggota PBB merupakan kekuatan untuk menegakkan keamanan internasional.

Berbagai krisis saat ini muncul karena sering ada ketidaksepakatan antara anggota PBB, terutama Anggota Tetap DK PBB. 

Makarim mengungkapkan, dalam tubuh PBB saat ini ada kesadaran untuk melakukan reformasi. Misalnya gagasan mengenai perluasan anggota DK PBB oleh mantan Sekjen PBB Koffi Annan pada 2005 lalu. 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia seharusnya mengambil peran dalam upaya reformasi PBB tersebut. makarim mengatakan, hal itu merupakan kewajiban Indonesia, karena sesuai dengan paragraf keempat Pembukaan UUD 1945.

back to top