Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Indonesia wajib reformasi PBB

Indonesia wajib reformasi PBB
Surabaya – KoPi | Makarim Wibisono, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina mengatakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Ukraina, Afghanistan, dan sebagainya menjadi tanda bahwa PBB perlu berubah. Mekanisme PBB yang lahir pasca Perang Dunia II dinilai tidak lagi relevan dalam politik global yang baru.
 

Makarim hal itu terlihat dari ukuran anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Pada saat pertama berdiri, PBB memiliki sekitar 50 anggota dan ada 5 negara yang ditunjuk menjadi Dewan Keamanan. Artinya DK PBB persentasenya 10 % dari negara-negara yang ada di dunia. Ketika gelombang revolusi negara ketiga muncul, banyak negara baru yang menjadi anggota PBB. Saat ini anggota PBB mencapai 193 negara, sementara jumlah DK PBB hanya bertambah menjadi 15 negara. 

“Artinya ini sangat tidak representatif. Ini tidak cocok dengan perubahan geopolitik yang ada sekarang ini,” ungkap Makarim. Makarim menilai unsur representasi dan partisipasi universal negara-negara anggota PBB merupakan kekuatan untuk menegakkan keamanan internasional.

Berbagai krisis saat ini muncul karena sering ada ketidaksepakatan antara anggota PBB, terutama Anggota Tetap DK PBB. 

Makarim mengungkapkan, dalam tubuh PBB saat ini ada kesadaran untuk melakukan reformasi. Misalnya gagasan mengenai perluasan anggota DK PBB oleh mantan Sekjen PBB Koffi Annan pada 2005 lalu. 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia seharusnya mengambil peran dalam upaya reformasi PBB tersebut. makarim mengatakan, hal itu merupakan kewajiban Indonesia, karena sesuai dengan paragraf keempat Pembukaan UUD 1945.

back to top