Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Gubernur Jawa Timur tolak perda tes keperawanan

Gubernur Jawa Timur tolak perda tes keperawanan
Surabaya – KoPi | Beredarnya kabar mengenai usulan Perda mengenai tes keperawanan dan keperjakaan sebagai syarat kelulusan langsung direspon Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Menurutnya, masalah keperawanan adalah hak privat seseorang dan tidak boleh dikontrol oleh pemerintah.
 

“Itu ranah privat yang tidak boleh diatur dalam perundangan. Segi norma dan nilai seseorang kan tidak bisa diatur-atur seperti itu,” tutur Soekarwo di Surabaya (12/2).

Ia mengatakan akan mendukung penegakan moral di daerahnya, namun ia sependapat jika hal itu harus dijadikan regulasi. “Masalah keperawanan kan urusannya dengan agama. Kalau semua diregulasi, ustadz masuknya di mana?” tanya Soekarwo.

Soekarwo juga menegaskan, jika usulan tersebut masuk ke pemerintah provinsi, pihaknya akan mempelajarinya terlebih dahulu. “Itu akan dalam kontrol Pemda Provinsi. Sementara pandangan kami tidak masuk di dalam situ. Nanti kami akan pelajari dulu,” tegasnya.

Usulan mengenai tes keperawanan sebagai syarat kelulusan SMP dimunculkan di Perda Akhlakul Karimah oleh DPRD Kabupaten Jember. Keinginan tersebut dilatarbelakangi keprihatinan semakin mudanya tingginya angka seks bebas di kalangan pemuda. Usia pelaku seks bebas juga semakin muda, sehingga dikhawatirkan penyakit seks menular akan menyebar di kalangan pelajar.

back to top