Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Gubernur Jawa Timur tolak perda tes keperawanan

Gubernur Jawa Timur tolak perda tes keperawanan
Surabaya – KoPi | Beredarnya kabar mengenai usulan Perda mengenai tes keperawanan dan keperjakaan sebagai syarat kelulusan langsung direspon Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Menurutnya, masalah keperawanan adalah hak privat seseorang dan tidak boleh dikontrol oleh pemerintah.
 

“Itu ranah privat yang tidak boleh diatur dalam perundangan. Segi norma dan nilai seseorang kan tidak bisa diatur-atur seperti itu,” tutur Soekarwo di Surabaya (12/2).

Ia mengatakan akan mendukung penegakan moral di daerahnya, namun ia sependapat jika hal itu harus dijadikan regulasi. “Masalah keperawanan kan urusannya dengan agama. Kalau semua diregulasi, ustadz masuknya di mana?” tanya Soekarwo.

Soekarwo juga menegaskan, jika usulan tersebut masuk ke pemerintah provinsi, pihaknya akan mempelajarinya terlebih dahulu. “Itu akan dalam kontrol Pemda Provinsi. Sementara pandangan kami tidak masuk di dalam situ. Nanti kami akan pelajari dulu,” tegasnya.

Usulan mengenai tes keperawanan sebagai syarat kelulusan SMP dimunculkan di Perda Akhlakul Karimah oleh DPRD Kabupaten Jember. Keinginan tersebut dilatarbelakangi keprihatinan semakin mudanya tingginya angka seks bebas di kalangan pemuda. Usia pelaku seks bebas juga semakin muda, sehingga dikhawatirkan penyakit seks menular akan menyebar di kalangan pelajar.

back to top