Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

GKR Hemas: Ada 365 Perda diskriminatif perempuan

GKR Hemas: Ada 365 Perda diskriminatif perempuan

Jogjakarta-KoPi| Ketua Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen RI GKR Hemas mengatakan ada sekitar 365 produk kebijakan pemerintah yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu kebijakan diskriminatif terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Menurut GKR Hemas kini Kaukus Perempuan Parlemen tengah menjalin komunikasi dengan Pemda terkait.

"Kita melihat agenda besar ini sarat kepentingan politiknya," jelas GKR Hemas seusai pelantikan KPP DIY di Gedung DPRD DIY pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya pihak KPP pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri membahas Perda diskriminatif di Purwakarta.

Sementara Sekjen KPP RI Irma Suryani juga mengkritisi adanya Perda diskriminatif di daerah Jawa Tengah.

Perda tersebut melarang perempuan keluar malam lebih dari pukul 21.00 WIB. Pelanggaran Perda tersebut sampai tiga kali, maka perempuan tersebut akan dinikahkan.

"Perda ini anak keluar lebih dari jam 9 selama tiga kali ini dikawinkan langsung. Ini tidak bisa seperti itu, kita ada bonus demografi, adanya pernikahan dini bertentangan dengan program pemerintah mengantisipasi bonus demografi," jelas Irma.

Selain itu Irma mengkhawatirkan pernikahan dini kebanyakan merugikan pihak perempuan.

"Sementara perempuan yang jadi korban, alat reproduksinya belum siap, dari segi ekonomi juga belum siap," imbuh Irma.

Mengenai Perda ini, Irma menegaskan pemerintah bertindak tegas mencabut Perda tersebut. "Negara harus hadir dan mencabut itu, di setiap kabupaten dan propinsi mengacu UU besarnya."|Winda Efanur FS|

back to top