Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

GKR Hemas: Ada 365 Perda diskriminatif perempuan

GKR Hemas: Ada 365 Perda diskriminatif perempuan

Jogjakarta-KoPi| Ketua Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen RI GKR Hemas mengatakan ada sekitar 365 produk kebijakan pemerintah yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu kebijakan diskriminatif terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Menurut GKR Hemas kini Kaukus Perempuan Parlemen tengah menjalin komunikasi dengan Pemda terkait.

"Kita melihat agenda besar ini sarat kepentingan politiknya," jelas GKR Hemas seusai pelantikan KPP DIY di Gedung DPRD DIY pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya pihak KPP pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri membahas Perda diskriminatif di Purwakarta.

Sementara Sekjen KPP RI Irma Suryani juga mengkritisi adanya Perda diskriminatif di daerah Jawa Tengah.

Perda tersebut melarang perempuan keluar malam lebih dari pukul 21.00 WIB. Pelanggaran Perda tersebut sampai tiga kali, maka perempuan tersebut akan dinikahkan.

"Perda ini anak keluar lebih dari jam 9 selama tiga kali ini dikawinkan langsung. Ini tidak bisa seperti itu, kita ada bonus demografi, adanya pernikahan dini bertentangan dengan program pemerintah mengantisipasi bonus demografi," jelas Irma.

Selain itu Irma mengkhawatirkan pernikahan dini kebanyakan merugikan pihak perempuan.

"Sementara perempuan yang jadi korban, alat reproduksinya belum siap, dari segi ekonomi juga belum siap," imbuh Irma.

Mengenai Perda ini, Irma menegaskan pemerintah bertindak tegas mencabut Perda tersebut. "Negara harus hadir dan mencabut itu, di setiap kabupaten dan propinsi mengacu UU besarnya."|Winda Efanur FS|

back to top