Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Formakpi ancam duduki kantor Menkumham

Formakpi ancam duduki kantor Menkumham


Jakarta-KoPi| FORMAKPI (Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum & Demokrasi,  IASMHI (Ikatan Alumni Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, J-LBHM (Jaringan LBH Mahasiswa) dan Persatuan Aktivis Indonesia Timur, mendesak Menkumham Yasonna Laoly untuk segera membuat kepastian hukum berkaitan kisruh Partai Golkar. Siaran Press ini disampaikan Andi Awal Mangantarang sebagai Koordinator Presidium Pusat (17/12).

Berlarutnya keputusan hukum Menkunham pada kasus Partai Gokar dipandang sebagai tindakan yang bersifat politis dan tidak profesional, menabrak konstitusi serta diskriminatif.

"Sebagai contoh perlakuan istimewa terhadap kisruh PPP Kubu Surabaya dengan begitu cepat berani mengeluarkan kebijakan mengeluarkan SK padahal tanpa mempelajari seksama kaidah hukumnya, itupun juga sewaktu itu baru 1-2 hari jadi menteri, sebaliknya perlakuan terhadap partai Golkar justru berbeda, dengan alibi harus senetral-netralnya memperlambat terbitnya kepengurusan yang sah secara Hukum (UU Parpol), dengan merujuk pada AD/ART partai tersebut, memperlambat. inikan aneh? Aturan hukum sudah jelas yang mana mekanisme harus pemerintah tempuh sebagai upaya bersikap netral terhadap semua pihak, mengayomi semua lembaga politik tanpa melihat kawan atau lawan. Dan sangat jelas sekali tendesi politinya. Apa yang Yasonna Lakukan adalah bentuk perkerdilan Demokrasi saat ini, sebagai suatu kediktatoran Rezim Penguasa terhadap pihak-pihak yang berseberangan politik dengan Pemerintah dalam rangka upaya untuk mengkritis kebijakan pemerintah yang tidak Pro-Rakyat yaitu upaya cara-cara amputasi Suatu organisasi politik yang di akui secara konstitusi."

Andi menegaskan bahwa pihaknya akan melawan Yasonna Laoly sebagai kontrol terhadap tegaknya hukum dan demokrasi di Indonesia.

"Kami sebagai warga negara tidak berpihak kepada blok manapun tetapi lebih kepada kajian Hukum & aturannya. Bahwa pihak mana yang mesti di benarkan menurut hukum." Ujar Andi.

Selanjutnya Andi menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Menkumham adalah upaya untuk mengerdilkan Partai Golkar dan menghambat proses kerja oposisi di parlemen sebagai bentuk pengawasan dalam demokrasi.

"Padahal seyogyanya dalam waktu dekat banyak keputusan tersebut pasti berdampak macetnya berbagai keputusan penting dan strategis di parlemen, yang pasti sangat merugikan pemerintahan yang sedang berkuasa juga tentunya. Sejumlah keputusan strategis yang harus segera diputuskan Parlemen. Kemudian juga akan merugikan partai Golkar sebab dalam waktu dekat seperti banyak event politik (Pilkada), Ini akan sangat merugikan calon-calon yang berasal dari Golkar." Terangnya.

Menurutnya, Yasonna Laoly sebagai Menkumham harus bisa bersikap netral terhadap masyarakat tanpa melihat latar belakangnya. Bukan malah menjadi boneka politik.

"Jika Begitu caranya Kami pun sebagai warga negara siap melakukan aksi duduki Kantor Menkumham." Tegasnya.

back to top