Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Formakpi ancam duduki kantor Menkumham

Formakpi ancam duduki kantor Menkumham


Jakarta-KoPi| FORMAKPI (Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum & Demokrasi,  IASMHI (Ikatan Alumni Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, J-LBHM (Jaringan LBH Mahasiswa) dan Persatuan Aktivis Indonesia Timur, mendesak Menkumham Yasonna Laoly untuk segera membuat kepastian hukum berkaitan kisruh Partai Golkar. Siaran Press ini disampaikan Andi Awal Mangantarang sebagai Koordinator Presidium Pusat (17/12).

Berlarutnya keputusan hukum Menkunham pada kasus Partai Gokar dipandang sebagai tindakan yang bersifat politis dan tidak profesional, menabrak konstitusi serta diskriminatif.

"Sebagai contoh perlakuan istimewa terhadap kisruh PPP Kubu Surabaya dengan begitu cepat berani mengeluarkan kebijakan mengeluarkan SK padahal tanpa mempelajari seksama kaidah hukumnya, itupun juga sewaktu itu baru 1-2 hari jadi menteri, sebaliknya perlakuan terhadap partai Golkar justru berbeda, dengan alibi harus senetral-netralnya memperlambat terbitnya kepengurusan yang sah secara Hukum (UU Parpol), dengan merujuk pada AD/ART partai tersebut, memperlambat. inikan aneh? Aturan hukum sudah jelas yang mana mekanisme harus pemerintah tempuh sebagai upaya bersikap netral terhadap semua pihak, mengayomi semua lembaga politik tanpa melihat kawan atau lawan. Dan sangat jelas sekali tendesi politinya. Apa yang Yasonna Lakukan adalah bentuk perkerdilan Demokrasi saat ini, sebagai suatu kediktatoran Rezim Penguasa terhadap pihak-pihak yang berseberangan politik dengan Pemerintah dalam rangka upaya untuk mengkritis kebijakan pemerintah yang tidak Pro-Rakyat yaitu upaya cara-cara amputasi Suatu organisasi politik yang di akui secara konstitusi."

Andi menegaskan bahwa pihaknya akan melawan Yasonna Laoly sebagai kontrol terhadap tegaknya hukum dan demokrasi di Indonesia.

"Kami sebagai warga negara tidak berpihak kepada blok manapun tetapi lebih kepada kajian Hukum & aturannya. Bahwa pihak mana yang mesti di benarkan menurut hukum." Ujar Andi.

Selanjutnya Andi menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Menkumham adalah upaya untuk mengerdilkan Partai Golkar dan menghambat proses kerja oposisi di parlemen sebagai bentuk pengawasan dalam demokrasi.

"Padahal seyogyanya dalam waktu dekat banyak keputusan tersebut pasti berdampak macetnya berbagai keputusan penting dan strategis di parlemen, yang pasti sangat merugikan pemerintahan yang sedang berkuasa juga tentunya. Sejumlah keputusan strategis yang harus segera diputuskan Parlemen. Kemudian juga akan merugikan partai Golkar sebab dalam waktu dekat seperti banyak event politik (Pilkada), Ini akan sangat merugikan calon-calon yang berasal dari Golkar." Terangnya.

Menurutnya, Yasonna Laoly sebagai Menkumham harus bisa bersikap netral terhadap masyarakat tanpa melihat latar belakangnya. Bukan malah menjadi boneka politik.

"Jika Begitu caranya Kami pun sebagai warga negara siap melakukan aksi duduki Kantor Menkumham." Tegasnya.

back to top