Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Fadli Zon: Tak perlu KPK dalam pembentukan kabinet

Fadli Zon: Tak perlu KPK dalam pembentukan kabinet
Jakarta-KoPi. Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan bahwa pelibatan KPK oleh Jokowi dalam penyeleksian para anggota kabinet tidak perlu. 

Menurutnya penentuan para menteri dalam kabinet adalah hak prerogratif presiden. Pelibatan kelompok lain akan mempengaruhi urusan ketatanegaraan. Demikian kritik Fadli Zon di gedung senayan DPR.

"Nama tak perlu dikirim ke KPK karena bisa beperpengaruh pada urusan tata negara"

Presiden memiliki hak prerogatif sebagai pemipin eksekutif maka tidak perlu melibatkan kelompok tertentu. Ukurannya sudah jelas, yaitu kompetensi dan profesionalitas.

Pakar sosiologi konflik Universitas Airlangga, Dr. Tuti Budirahayu, tidak sepaham dengan Fadli Zon. Menurut Tuti pelibatan KPK hanya sebatas informasi tentang rekam jejak, bukan keputusan.

"Keputusan tetap pada presiden. Pelibatan KPK bisa disebabkan kemampuan mengevaluasi rekam jejak praktik korupsi lembaga tersebut sangat kuat dibandingkan orang per orang".

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa waktu lalu Jokowi mengirimkan empat puluh tiga nama calon menteri dalam kabinetnya ke KPK.*

 

Reporter: E. Hermawan

back to top