Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Fadli Zon: Tak perlu KPK dalam pembentukan kabinet

Fadli Zon: Tak perlu KPK dalam pembentukan kabinet
Jakarta-KoPi. Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan bahwa pelibatan KPK oleh Jokowi dalam penyeleksian para anggota kabinet tidak perlu. 

Menurutnya penentuan para menteri dalam kabinet adalah hak prerogratif presiden. Pelibatan kelompok lain akan mempengaruhi urusan ketatanegaraan. Demikian kritik Fadli Zon di gedung senayan DPR.

"Nama tak perlu dikirim ke KPK karena bisa beperpengaruh pada urusan tata negara"

Presiden memiliki hak prerogatif sebagai pemipin eksekutif maka tidak perlu melibatkan kelompok tertentu. Ukurannya sudah jelas, yaitu kompetensi dan profesionalitas.

Pakar sosiologi konflik Universitas Airlangga, Dr. Tuti Budirahayu, tidak sepaham dengan Fadli Zon. Menurut Tuti pelibatan KPK hanya sebatas informasi tentang rekam jejak, bukan keputusan.

"Keputusan tetap pada presiden. Pelibatan KPK bisa disebabkan kemampuan mengevaluasi rekam jejak praktik korupsi lembaga tersebut sangat kuat dibandingkan orang per orang".

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa waktu lalu Jokowi mengirimkan empat puluh tiga nama calon menteri dalam kabinetnya ke KPK.*

 

Reporter: E. Hermawan

back to top