Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Fadli Zon: Tak perlu KPK dalam pembentukan kabinet

Fadli Zon: Tak perlu KPK dalam pembentukan kabinet
Jakarta-KoPi. Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan bahwa pelibatan KPK oleh Jokowi dalam penyeleksian para anggota kabinet tidak perlu. 

Menurutnya penentuan para menteri dalam kabinet adalah hak prerogratif presiden. Pelibatan kelompok lain akan mempengaruhi urusan ketatanegaraan. Demikian kritik Fadli Zon di gedung senayan DPR.

"Nama tak perlu dikirim ke KPK karena bisa beperpengaruh pada urusan tata negara"

Presiden memiliki hak prerogatif sebagai pemipin eksekutif maka tidak perlu melibatkan kelompok tertentu. Ukurannya sudah jelas, yaitu kompetensi dan profesionalitas.

Pakar sosiologi konflik Universitas Airlangga, Dr. Tuti Budirahayu, tidak sepaham dengan Fadli Zon. Menurut Tuti pelibatan KPK hanya sebatas informasi tentang rekam jejak, bukan keputusan.

"Keputusan tetap pada presiden. Pelibatan KPK bisa disebabkan kemampuan mengevaluasi rekam jejak praktik korupsi lembaga tersebut sangat kuat dibandingkan orang per orang".

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa waktu lalu Jokowi mengirimkan empat puluh tiga nama calon menteri dalam kabinetnya ke KPK.*

 

Reporter: E. Hermawan

back to top