Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Fadli Zon: Tak perlu KPK dalam pembentukan kabinet

Fadli Zon: Tak perlu KPK dalam pembentukan kabinet
Jakarta-KoPi. Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan bahwa pelibatan KPK oleh Jokowi dalam penyeleksian para anggota kabinet tidak perlu. 

Menurutnya penentuan para menteri dalam kabinet adalah hak prerogratif presiden. Pelibatan kelompok lain akan mempengaruhi urusan ketatanegaraan. Demikian kritik Fadli Zon di gedung senayan DPR.

"Nama tak perlu dikirim ke KPK karena bisa beperpengaruh pada urusan tata negara"

Presiden memiliki hak prerogatif sebagai pemipin eksekutif maka tidak perlu melibatkan kelompok tertentu. Ukurannya sudah jelas, yaitu kompetensi dan profesionalitas.

Pakar sosiologi konflik Universitas Airlangga, Dr. Tuti Budirahayu, tidak sepaham dengan Fadli Zon. Menurut Tuti pelibatan KPK hanya sebatas informasi tentang rekam jejak, bukan keputusan.

"Keputusan tetap pada presiden. Pelibatan KPK bisa disebabkan kemampuan mengevaluasi rekam jejak praktik korupsi lembaga tersebut sangat kuat dibandingkan orang per orang".

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa waktu lalu Jokowi mengirimkan empat puluh tiga nama calon menteri dalam kabinetnya ke KPK.*

 

Reporter: E. Hermawan

back to top