Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Dirut Jamsos,manfaat iuran jaminan sosial 35% masih evaluasi

Dirut Jamsos Tenaga Kerja, Wahyu Widodo saat FGD Jaminan Sosial Tenaga kerja kepada Pekerja dan management Perusahaan di Hotel Gowongan INN Dirut Jamsos Tenaga Kerja, Wahyu Widodo saat FGD Jaminan Sosial Tenaga kerja kepada Pekerja dan management Perusahaan di Hotel Gowongan INN

Jogjakarta-KoPi| Per 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menerapkan Jaminan Pensiun (JP). Pencairan JP untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat pensiun berupa sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta atau ahli waris.

Meski sudah resmi diberlakukan JP, para buruh masih menolak perhitungan manfaat iuran dari JP. Para buruh menganggap iuran JP total 3 % dari perusahaan 2% dan pekerja 1% belum fair.

Pasalnya manfaat iuran yang bisa diambil setelah 15 tahun nanti hanya sekitar 35%. Pencairan uang 35% tersebut belum mencukupi kebutuhan hari tua.

Secara terpisah Direktur Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Drs. Wahyu Widodo memahami tuntutan buruh agar menyamakan manfaat iuran JP dengan PNS. Perhitungan iuran JP pensiun PNS selama 15 tahun memperoleh manfaat sekitar 75%.

Menurut Wahyu selisih antara manfaat JP pekerja 35% dan PNS 75 %, tidak menjadi persoalan. Penerapan JP yang baru Juli 2015 lalu masih terus mengalami evaluasi ke depan.

“Konsep (manfaat iuran JP) kita akan evaluasi di dalam UU, pemanfatannya juga masih lama 15 tahun,” tutur Wahyu seusai FGD Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Pekerja dan Management Perusahaan di Hotel Gowongan Inn pukul 12.15 WIB.

Wahyu menambahkan kekhawatiran buruh batasan mendapatkan manfaat JP sebesar Rp 300 ribu maksimal Rp 3.6 juta selama 15 tahun tidak akan terjadi. “Sekarang manfaatnya 15 tahun apa pekerja dapat Rp 300 ribu, jawabannya tidak, di pasal (peraturannya) itu ada penyesuaian,” pungkas Wahyu. |Winda Efanur FS|

back to top