Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Cacat hukum, dua partai tak akui Pilkada Surabaya

Cacat hukum, dua partai tak akui Pilkada Surabaya
Surabaya-KoPi| Polemik Pilkada Surabaya semakin memanas. Setelah pasangan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Surabaya, dua partai menegaskan tidak mengakui proses Pilkada Surabaya sekaligus menolak hasilnya.
 

Keputusan tersebut diambil oleh Partai Nasional Demokrat dan Gerindra. Kedua partai tersebut menyatakan, pasangan manapun yang menang, dianggap cacat hukum. 

Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya Sudarsono mengatakan, sikap partai tersebut merupakan rekomendasi politik dalam Rakerda yang berlangsung hari Minggu kemarin. Nasdem menganggap, KPU telah melanggar banyak etika politik dan peraturan perundang-undangan.

"Kalau Pilkada Surabaya tetap dilaksanakan, kami akan melakukan gugatan hukum," tegas Sudarsono.

Setelah KPU Surabaya mencoret pasangan Rasiyo-Dhimam, PAN dan Demokrat, partai pengusung pasangan tersebut mendaftarkan calon baru pada perpanjangan pendaftaran ke empat. Pasangan yang diusung adalah Rasiyo-Lucy Kurniasari.

Nasdem menegaskan, gugatan akan dilayangkan saat KPU mengumumkan apakah pasangan Rasiyo-Lucy memenuhi syarat dalam Pilkada Surabaya atau tidak.

Hal yang sama juga ditegaskan Gerindra. Mereka juga menyiapkan gugatan terhadap KPU Surabaya ke Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Poin yang digugat adalah perpanjangan pendaftaran ke tiga yang melahirkan perpanjangan pendaftaran ke empat.

Gerindra menganggap, perpanjangan pendaftaran ke tiga tersebut sudah cacat hukum. Hal itu dianggap bertentangan dengan PKPU 12/2015 dan UU Pilkada yang menyebutkan tidak ada perpanjangan lagi jika pasangan calon tidak memenuhi syarat. Gerindra mengingatkan, dengan akibat cacat aturan tersebut, siapapun yang kalah memiliki potensi menggugat, dan pemenang juga berpotensi digugat.

Sementara itu, mendekati masa akhir tugas Walikota Surabaya Tri Rismaharini, DPRD Kota Surabaya mulai membahas persiapan Pelaksana Jabatan (Pj) Walikota. Dalam hearing antara Komisi A dengan Pemkot Surabaya, Komisi A menegaskan, Pj Walikota Surabaya harus mengutamakan pelayanan masyarakat. Pj Walikota juga dilarang melakukan mutasi PNS, mengeluarkan kebijakan pemekaran daerah, membatalkan perijinan yang sudah diatur, dan melakukan kebijakan yang bertentangan.

back to top