Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Cacat hukum, dua partai tak akui Pilkada Surabaya

Cacat hukum, dua partai tak akui Pilkada Surabaya
Surabaya-KoPi| Polemik Pilkada Surabaya semakin memanas. Setelah pasangan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Surabaya, dua partai menegaskan tidak mengakui proses Pilkada Surabaya sekaligus menolak hasilnya.
 

Keputusan tersebut diambil oleh Partai Nasional Demokrat dan Gerindra. Kedua partai tersebut menyatakan, pasangan manapun yang menang, dianggap cacat hukum. 

Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya Sudarsono mengatakan, sikap partai tersebut merupakan rekomendasi politik dalam Rakerda yang berlangsung hari Minggu kemarin. Nasdem menganggap, KPU telah melanggar banyak etika politik dan peraturan perundang-undangan.

"Kalau Pilkada Surabaya tetap dilaksanakan, kami akan melakukan gugatan hukum," tegas Sudarsono.

Setelah KPU Surabaya mencoret pasangan Rasiyo-Dhimam, PAN dan Demokrat, partai pengusung pasangan tersebut mendaftarkan calon baru pada perpanjangan pendaftaran ke empat. Pasangan yang diusung adalah Rasiyo-Lucy Kurniasari.

Nasdem menegaskan, gugatan akan dilayangkan saat KPU mengumumkan apakah pasangan Rasiyo-Lucy memenuhi syarat dalam Pilkada Surabaya atau tidak.

Hal yang sama juga ditegaskan Gerindra. Mereka juga menyiapkan gugatan terhadap KPU Surabaya ke Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Poin yang digugat adalah perpanjangan pendaftaran ke tiga yang melahirkan perpanjangan pendaftaran ke empat.

Gerindra menganggap, perpanjangan pendaftaran ke tiga tersebut sudah cacat hukum. Hal itu dianggap bertentangan dengan PKPU 12/2015 dan UU Pilkada yang menyebutkan tidak ada perpanjangan lagi jika pasangan calon tidak memenuhi syarat. Gerindra mengingatkan, dengan akibat cacat aturan tersebut, siapapun yang kalah memiliki potensi menggugat, dan pemenang juga berpotensi digugat.

Sementara itu, mendekati masa akhir tugas Walikota Surabaya Tri Rismaharini, DPRD Kota Surabaya mulai membahas persiapan Pelaksana Jabatan (Pj) Walikota. Dalam hearing antara Komisi A dengan Pemkot Surabaya, Komisi A menegaskan, Pj Walikota Surabaya harus mengutamakan pelayanan masyarakat. Pj Walikota juga dilarang melakukan mutasi PNS, mengeluarkan kebijakan pemekaran daerah, membatalkan perijinan yang sudah diatur, dan melakukan kebijakan yang bertentangan.

back to top