Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Bareskrim ingin preteli KPK Featured

Bareskrim ingin preteli KPK
Surabaya – KoPi | Advokat Tri Mulya mengaku heran dengan sikap Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki yang dianggapnya terlalu gampang menyerah. Ruki menyatakan untuk kasus BG kali ini KPK mengaku kalah dan melimpahkan kasus tersebut pada Kejaksaan.
 

“Saya yakin Kejaksaan akan mengembalikan kasus tersebut kepada Polri, yang kemudian akan menerbitkan SP3. Alasannya, kasus tersebut sudah pernah diselidiki oleh Polri dan dianggap sudah selesai,” ungkapnya.

Tri Mulya juga kecewa dengan pernyataan Jokowi yang meminta KPK fokus pada pencegahan. “Mati aku!” ujarnya sambil menepuk kepala. “KPK itu kan singkatannya Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan pencegahan korupsi. Kalau seperti itu, lebih baik bubarkan saja KPK,” lanjutnya dengan kesal.

Ia menyebutkan, Polri, setidaknya Bareskrim, sangat ingin mempreteli KPK. Itu terbukti dari penangkapan terhadap Novel Baswedan dan 9 penyidik lain yang dituduh memiliki senjata api ilegal. Hal itu menurutnya sangat tidak adil dan merupakan bentuk kriminalisasi. 

“Kalau disamakan dengan kepolisian, berapa banyak coba penyidik Kepolisian yang punya senjata api tapi belum memperpanjang ijinnya?” tukas advokat yang pernah menjadi tim kuasa hukum untuk Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah ini.

Di saat yang sama, mantan Wakapolri Oegroseno menyatakan dualisme status pegawai KPK merugikan KPK sendiri. Selama ini ada penyidik dari Polri yang bekerja pada KPK. Seharusnya sistem kepegawaian di KPK memungkinkan adanya perpindahan ke lembaga lain dengan mudah. 

Masalah yang timbul saat ini adalah ada penyidik Polri yang kerja di KPK, namun sistem kepangkatan tetap di bawah Polri. “Ini kan tidak fleksibel, sehingga jadi masalah, seperti pada kasus Novel Bawesdan. Seharusnya ada peraturan yang mengatur bagaimana status penyidik KPK yang berasal dari unsur Polri. Nanti biar penyidik Polri memilih sendiri, lebih memilih di KPK atau di Polri,” ujar Oegroseno.

 

back to top