Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Badan Legislasi DPR gelar workshop perkuat lembaga Penyusun UU

Badan Legislasi DPR gelar workshop perkuat lembaga Penyusun UU
Sleman-KoPi|Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) Republik Indonesia gelar Workshop perkuat komitmen tiga lembaga penyusun undang-undang. Tiga lembaga penyusun tersebut adalah DPR, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
 
Gelaran ini dibentuk oleh Badan Legislasi merespon kritikan publik tentang program legislasi nasional (Proglegnas)  yang dinilai kurang memberikan dampak signifikan ke Publik.
 
Ketua Badan Legislasi DPR RI, dr. Supratman Andi Agtas pun mengakui produktifitas DPR dalam menyusun dan mensahkan Undang-undang masih terbilang rendah. 
 
"Kita menyadari kritikan publik dan media ke dpr itu sangat besar apalagi tentang prolegnas, mereka tak bisa disalahkan karena faktanya produktifitas nya  sangat rendah,"ujarnya saat dijumpai setelah pembukaan Workshop 'Membangun Komitmen Bersama pembentukan UU dalam mencapai Target Program Legislasi Nasional' di Hotel East Parc, Rabu (6/9). 
 
Oleh karenanya ,lewat workshop ini,  pihaknya berusaha menggandeng  kembali dua lembaga lainnya seperti pemerintah lewat Kementriannya dan DPD untuk membangun komitmen untuk menyusun sebuah prolegnas sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarkat. 
 
Ia pun mengimbuhkan dalam proses penyusunan Rancangan Undang -Undang (RUU) ,kedua lembaga ini juga punya peran penting untuk mengatur segala rencana kebijakan UU yang berdampak langsung kepada publik. 
 
"Kita ingin mekanisme ruu, itu bukan sekedar dalam pembahasan dan tanggung jawab DPR saja, DPR sehebat apapun jika pemerintah tidak turun tangan maka pembahasan tidak bisa dilakukan,"imbuhnya
 
Dalam workshop ini,Badan Legilasi DPR mengundang hampir semua kepala biro kementrian khususnya Kemenhuham untuk membicarakan skala prioritas pada setiap lembaga sebelum penyusunan prolegnas. Hal ini dilakukan, Pasalnya ,Pihak Badan Legislasi tidak mengetahui skala prioritas secara pasti setiap lembaga kementrian.
 
Dr.Supratman pun berharap setiap kepala biro yang hadir pada acara diskusi semacam ini,dapat memaparkan pembahasan masalah pada lembaga untuk dapat dibedakan mana yang menjadi Kebutuhan negara dan kebutuhan publik. 
 
"Sehingga pada prolegnas  tahun 2018 ,kita akan selektif betul mana yang paling penting dan menjadi kepentingan rakyat, nantinya Undang-undang yang tidak penting tidak  akan kita  bahas dalam prolegnas,"tuturnya.
 
Ia melanjutkan ,menurutnya ini semua penting dilakukan untuk menghilangkan image buruk bahwa Prolegnas hanya menjadi ajang tawar menawar proyek pembiayaan dalam setiap Rancangan UU. 
 
Ketua penyelenggara,sekaligus wakil ketua Badan legislasi DPR,Firman Subagyo pun senada dengan Supratman dalam upaya menguatkan kembali hubungan tiga lembaga penyusun UU. 
 
Ia pun menjelaskan bahwa UU ini dibuat untuk memenuhi beberapa tugas penting seperti pelaksanaan tugas konstitusi negara dalam UUD 45, amanat Tap MPR,Acuan rencana kerja jangka panjang dan pendek,dan Amanat memenuhi UU kebutuhan masyarakat.
 
Firman mengimbuhkan tugas-tugas sudah sepatutnya diemban oleh tiga lembaga penyusun RUU. Namun terkadang mereka tidak menyadari tugas mendasar ini saat menjalankan tugasnya. 
 
"Ini yang tidak dipahami oleh dari tiga pihak tersebut, sehingga cendurng pada prolegnas,UU yang dibahas tidak sejalan dengan visi misi presiden. Akibatnya inkonsistensi pun terjadi dan undang-undang yang dibuat tidak sesuai dalam rencana pembangunan nasional,"imbuh Firman
 
Ia pun berharap pada workshop ini,antara Badan Legislasi DPR,Pemerintah ,DPD dapat duduk bersama untuk menyelesaikan misleading dalam penyusunan Undang-undang. Ia juga ingin kegiatan workshop ini dapat digelar berkelanjutan untuk memperkuat komitmen tiga lembaga penyusun RUU dan semakin selektif menggunakan anggaran prolegnas.
 
Kegiatan workshop ini digelar sehari suntuk dari pagi hingga sore hari untuk mendengarkan sejumlah pemaparan dari berbagai lembaga penyusun UU dan Kementrian. Tak hanya itu,Badan Legislasi DPR juga mengundang belasan mahasiswa dari berbagai universitas seperti UIN,UMY,UII,dan lain-lain agar mereka diharapkan dapat mengetahui cara kerja penyusunan UU oleh DPR RI.|Ardli Syaiful Ardli
 
back to top