Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

ARB mencuri start kampanye Pilpres

ARB mencuri start kampanye Pilpres

Surabaya-KoPi. Pada hari ini (16/4/14) guru-guru SMA di Gresik, Surabaya, dan beberapa kota lain Jawa Timur mendapatkan "surat pribadi" dari ARB (Abu Rizal Bakrie). Surat tersebut menyatakan apabila ARB terpilih sebagai presiden maka para tenaga pendidik akan ditingkatkan kesejahteraannya.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada guru-guru dengan nama lengkap. Salah seorang guru SMA di Gresik, yang menerima surat kampanye dari ARB tersebut merasa kebingungan.


"Lha kok ya bisa tahu nama lengkap kami. Ini kampanye ya mas?"


Demikian pernyataan guru yang tengah sibuk mengawal Unas di sekolahnya. Apakah ini pencurian start kampanye?


Menurut Novri Susan pengamat sosiologi politik dari Universitas Airlangga, surat edaran seperti itu adalah kecurangan dalam bentuk pencurian start kampanye.


"Fair play dalam demokrasi itu penting. Jika tidak bisa bermain fair play, itu juga tanda pelakunya tidak punya kapasitas politik yang baik".


Menurut penulis buku Negara Gagal Mengelola Konflik itu, para pemimpin politik semestinya memberi keteladanan berpolitik yang baik, tidak curang dan menghalalkan segala cara. "Masyarakat perlu mengkritisi perilaku politik itu" tukasnya.



Reporter: Yudho N.P dan Aditya Candra Lesmana

back to top