Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Ada faksi-faksi di tubuh Polri Featured

Ada faksi-faksi di tubuh Polri
Surabaya – KoPi | Adanya faksi-faksi di dalam tubuh Kepolisian diakui oleh mantan Wakapolri Oegroseno. Ketika Budi Gunawan diajukan sebagai calon Kapolri oleh Jokowi, beberapa pihak di Kepolisian sendiri sebenarnya tidak setuju. Oegroseno mengatakan, pencalonan BG tersebut tidak melalui mekanisme yang sesuai.
 

“Penunjukan BG sebagai calon Kapolri itu sebenarnya oleh Menkopolhukam. Padahal seharusnya penunjukan calon Kapolri haruslah anggota Polri yang memenuhi syarat. Makanya belakangan (penunjukan tersebut) jadi masalah,” ungkap Oegroseno dalam Diskusi Publik Berantas Korupsi atau Mati di FISIP Universitas Airlangga (19/3).

Oegroseno menyalahkan kisruh antara Polri dan KPK ini diakibatkan oleh keputusan Menkopolhukam yang mengajukan nama BG pada Jokowi. Namun Jokowi juga salah karena ia tetap menunjuk BG yang sudah digarismerah oleh KPK. Jokowi hanya mendengar pertimbangan dari Kompolnas, namun mengabaikan peringatan dari KPK.

Kasus BG jadi pemersatu Polri

Sementara advokat Tri Mulya menyatakan konflik antara Polri dengan KPK ini menunjukkan bahwa KPK juga bertindak arogan dalam menetapkan BG sebagai tersangka. Akibatnya pihak Kepolisian yang awalnya juga tidak setuju dengan penunjukan BG serta merta bersatu dan menyudutkan KPK.

“Ketika menetapkan BG sebagai tersangka, mengapa harus Abraham Samad yang muncul di TV? Dengan gaya yang cengengesan pula. Polri ya akhirnya tidak terima rekan mereka diperlakukan seperti itu, jadi mereka bersatu.,” ungkap Tri Mulya yang pernah menjadi tim kuasa hukum untuk Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah ini.

Meski demikian, ia juga berpendapat kriminalisasi KPK oleh Polri sangat keliru. Ia tidak setuju dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan tidak ada tindakan kriminalisasi. Kriminalisasi terhadap KPK memang ada. 

Itu terlihat dari bagaimana polisi menangani pelaporan terhadap KPK. Meskipun disebut menerima pengaduan dari masyarakat mengenai tindak kriminal, perbedaan perlakuan sungguh terlihat dari kecepatan penanganan kasus. Jika menyangkut kepentingan polisi, penanganan perkara bisa dilakukan dengan cepat. Namun kasus lain, bisa sangat lama dan tidak jalan.

“Contohnya saja kasus penyelundupan satwa di KBS. Padahal sudah 1 tahun sejak kasus tersebut dilaporkan, namun sampai sekarang tidak kunjung ada penetapan tersangka,” ujarnya dengan kesal.

back to top