Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Ada faksi-faksi di tubuh Polri Featured

Ada faksi-faksi di tubuh Polri
Surabaya – KoPi | Adanya faksi-faksi di dalam tubuh Kepolisian diakui oleh mantan Wakapolri Oegroseno. Ketika Budi Gunawan diajukan sebagai calon Kapolri oleh Jokowi, beberapa pihak di Kepolisian sendiri sebenarnya tidak setuju. Oegroseno mengatakan, pencalonan BG tersebut tidak melalui mekanisme yang sesuai.
 

“Penunjukan BG sebagai calon Kapolri itu sebenarnya oleh Menkopolhukam. Padahal seharusnya penunjukan calon Kapolri haruslah anggota Polri yang memenuhi syarat. Makanya belakangan (penunjukan tersebut) jadi masalah,” ungkap Oegroseno dalam Diskusi Publik Berantas Korupsi atau Mati di FISIP Universitas Airlangga (19/3).

Oegroseno menyalahkan kisruh antara Polri dan KPK ini diakibatkan oleh keputusan Menkopolhukam yang mengajukan nama BG pada Jokowi. Namun Jokowi juga salah karena ia tetap menunjuk BG yang sudah digarismerah oleh KPK. Jokowi hanya mendengar pertimbangan dari Kompolnas, namun mengabaikan peringatan dari KPK.

Kasus BG jadi pemersatu Polri

Sementara advokat Tri Mulya menyatakan konflik antara Polri dengan KPK ini menunjukkan bahwa KPK juga bertindak arogan dalam menetapkan BG sebagai tersangka. Akibatnya pihak Kepolisian yang awalnya juga tidak setuju dengan penunjukan BG serta merta bersatu dan menyudutkan KPK.

“Ketika menetapkan BG sebagai tersangka, mengapa harus Abraham Samad yang muncul di TV? Dengan gaya yang cengengesan pula. Polri ya akhirnya tidak terima rekan mereka diperlakukan seperti itu, jadi mereka bersatu.,” ungkap Tri Mulya yang pernah menjadi tim kuasa hukum untuk Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah ini.

Meski demikian, ia juga berpendapat kriminalisasi KPK oleh Polri sangat keliru. Ia tidak setuju dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan tidak ada tindakan kriminalisasi. Kriminalisasi terhadap KPK memang ada. 

Itu terlihat dari bagaimana polisi menangani pelaporan terhadap KPK. Meskipun disebut menerima pengaduan dari masyarakat mengenai tindak kriminal, perbedaan perlakuan sungguh terlihat dari kecepatan penanganan kasus. Jika menyangkut kepentingan polisi, penanganan perkara bisa dilakukan dengan cepat. Namun kasus lain, bisa sangat lama dan tidak jalan.

“Contohnya saja kasus penyelundupan satwa di KBS. Padahal sudah 1 tahun sejak kasus tersebut dilaporkan, namun sampai sekarang tidak kunjung ada penetapan tersangka,” ujarnya dengan kesal.

back to top