Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Tanggapan rencana Menteri Agraria keluarkan moratorium sengketa

Tanggapan rencana Menteri Agraria keluarkan moratorium sengketa

Jakarta-KoPi| Gunawan, IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) memberikan opininya tentang rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN mengeluarkan kebijakan moratorium sengketa/konflik pertanahan yang sudah berumur lama karena sudah sulit mencari bukti dan saksi.

Jika Kementerian ATR/BPN melakukan tidak lagi mengurus konflik pertanahan yang lama, maka diperlukan lembaga pemerintah ad hoc di bawah presiden untuk menyelesaikan konflik agraria warisan kebijakan negara di masa lalu. Bukan hanya permasalahan agrarianya yang diurus, tapi juga pemulihan hak korban pelanggaran HAM dalam konflik agraria warisan Orde Baru.

Namun, kesulitan mencari bukti dalam konflik agraria yang berumur belum lama juga bisa terjadi karena terjadi mafia pertanahan. Mafia pertanahan bermoduskan pemalsuan, penyuapan dan pembelian perkara, menggerakan massa bayaran, premanisme dan lain-lain. Masalah mafia tanah sesungguhnya sudah banyak yang masuk ranah hukum.

Berdasarkan pemantauan liputan media terdapat sejumlah kasus, di antaranya: di Belitung, Komite Anti Mafia Tanah Belitung menyerukan, agar polisi mengembangkan pemeriksaan H. Mukhdie Syafei'I untuk membongkar mafia pertanahan; di Aceh, Polres Aceh Barat Ilahtong sebagai tersangka dalam kasus penjualan tanah milik warga melalui pemalsuan dokumen; di Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menyidangkan Maghdalena, ibu rumah tangga melawan mafia tanah; di Medan, Chandra Juana melaporkan sejumlah terduga mafia tanah ke Polda Sumut; di Riau, Polresta Pekan Baru telah seorang camat dalam kasus pemalsuan surat keterangan ganti kerugian; di Palu, Polisi telah melimpahkan kasus tersangka mafia tanah ke kejaksaan

Memang Kementerian ATR/BPN telah berupaya memperbaiki pelayanan untuk memberantas mafia pertanahan, tapi upaya itu akan tidak berhasil jika tidak sinergis dengan aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya.

back to top