Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Satu petani bisa kok gugat pemerintah

Photo by Nundang Rundagi Photo by Nundang Rundagi

Tidak berjalannya UU Perlintan No 19 Tahun 2013 itu telah memaksa IHCS dan asosiasi penelitian menyiapkan kuda-kuda guna menggugat pemerintah daerah terhadap mandulnya UU Perlintan No 19 Tahun 2013 ini. 

Menurut pakar Hukum Tata Negara UGM Andi Sandi, TT. SH. WM, Sebuah Undang-undang dibuat dengan landasan, prinsip sosiologis. yaitu objek yang diatur itu, sehari-harinya seperti apa realnya seperti misal saya membuat pembatasan kendaraan di jalan thamrin.

Kedua ada prinsip filosofis yaitu objek dilihat dari tujuannya sepeti apa. Negara harus mengkalkulasi, apakah benar dibutuhan perturan yang mengatur objek tadi. Karena undang-undang tidak berlaku sehari tapi terus menerus. Makanya harus benar-benar dilihat urgensinya.

Bila sebuah undang-undang dibuat tanpa partispasi masyarakat petani. hal itu tetap sah dari aspek hukum. Karena menurut amanat UUD 1945, yang membuat undang-undang DPR dan Presiden.

Terkait ancaman IHCS menggugat pemerintah, Andi memberikan lampu hijau paslanya jangankan menunggu kuota 10 petani untuk menggugat seorang petani juga bisa maju ke MK

“Dalam pasal 107 UU Perlintan No 19 Tahun 2013, mewajibkan pemerintah harus sudah melaksanakan dalam waktu telatnya dua tahun setelah diundangkan (6 Agustus 2013)”, jelas Andi.

Tetapi Andi menyarankan sebelum maslah bergulir ke meja MK, lebih baik dimusyawarahkan bersama pihak bertikai. 

 

back to top