Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Satu petani bisa kok gugat pemerintah

Photo by Nundang Rundagi Photo by Nundang Rundagi

Tidak berjalannya UU Perlintan No 19 Tahun 2013 itu telah memaksa IHCS dan asosiasi penelitian menyiapkan kuda-kuda guna menggugat pemerintah daerah terhadap mandulnya UU Perlintan No 19 Tahun 2013 ini. 

Menurut pakar Hukum Tata Negara UGM Andi Sandi, TT. SH. WM, Sebuah Undang-undang dibuat dengan landasan, prinsip sosiologis. yaitu objek yang diatur itu, sehari-harinya seperti apa realnya seperti misal saya membuat pembatasan kendaraan di jalan thamrin.

Kedua ada prinsip filosofis yaitu objek dilihat dari tujuannya sepeti apa. Negara harus mengkalkulasi, apakah benar dibutuhan perturan yang mengatur objek tadi. Karena undang-undang tidak berlaku sehari tapi terus menerus. Makanya harus benar-benar dilihat urgensinya.

Bila sebuah undang-undang dibuat tanpa partispasi masyarakat petani. hal itu tetap sah dari aspek hukum. Karena menurut amanat UUD 1945, yang membuat undang-undang DPR dan Presiden.

Terkait ancaman IHCS menggugat pemerintah, Andi memberikan lampu hijau paslanya jangankan menunggu kuota 10 petani untuk menggugat seorang petani juga bisa maju ke MK

“Dalam pasal 107 UU Perlintan No 19 Tahun 2013, mewajibkan pemerintah harus sudah melaksanakan dalam waktu telatnya dua tahun setelah diundangkan (6 Agustus 2013)”, jelas Andi.

Tetapi Andi menyarankan sebelum maslah bergulir ke meja MK, lebih baik dimusyawarahkan bersama pihak bertikai. 

 

back to top