Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Rekomendasi AB2TI pada pemerintah tentang petani dan pangan

agroinfo.co.id agroinfo.co.id

Bogor-KoPi| Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi itu dirumuskan dalam rapat umum anggota yang dihadiri 74 kabupaten dari 8 provinsi. Rapat umum diselenggarakan mulai 17-18 November 2015. Ketua Umum AB2TI, Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa menyampaikan sebagai berikut:

. Program peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi tujuan utama pemerintah saat ini. Penetapan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang sangat rendah, penurunan Nilai Tukar Petani di saat panen raya dan penurunan kesejahteraan petani di tahun 2015 ini memberi kesan bahwa pemerintah telah memunggungi petani kecil.

· Kenaikan HPP gabah-beras tahun 2015 yang hanya 10% hingga 12% menyakitkan petani karena inflasi pada periode yang sama (2012 – 2015) meningkat sebesar 21,3%, hal ini juga merupakan salah satu penyebab Bulog kesulitan menyerap beras yang mengganggu tata kelola pangan 2015. AB2TI mengusulkan kenaikan HPP tahun 2016 sebesar 25 % dibanding 2015. HPP gabah kering panen perlu dinaikkan dari Rp 3.700 menjadi Rp 4.625 per kg GKP.

· Terkait dengan ketidakakuratan data produksi pertanian, presiden diharapkan dapat membentuk tim intelejen khusus yang bebas dari segala kepentingan dan mampu menghasilkan data produksi pertanian yang lebih mendekati kenyataan yang ada. Data yang lebih akurat akan sangat membantu tata kelola pangan yang lebih baik di masa yang akan datang.

· Efektifitas program bantuan pemerintah berupa traktor, pompa air dan alsintan (alat dan mesin pertanian) lainnya berdampak kecil terhadap petani karena pengolahan tanah dan pemompaan air di musim kering bagi sebagian besar petani bukan menjadi problem utama mereka. AB2TI meminta bantuan alsintan tersebut dialihkan menjadi bantuan langsung untuk kelompok-kelompok tani sehingga petani dapat menetapkan sendiri alsintan sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Melalui hal ini kebocoran pendanaan juga dapat dihindari.

· Subsidi pupuk dan benih juga tidak efektif. Dana subsidi pupuk dan benih sebaiknya dialihkan menjadi subsidi langsung (cash direct transfer), dan harga pupuk dan benih diserahkan kepada mekanisme pasar. Melalui cara tersebut kebutuhan pupuk dan benih lebih terjamin karena semakin banyak produsen atau bahkan petani sendiri yang akan menyediakan produk tersebut. Dengan demikian kelangkaan pupuk dan benih di saat-saat yang sangat dibutuhkan petani tidak lagi terjadi.

· Penyuluh pertanian yang berintikan petani pelopor dan akademisi dari perguruan tinggi perlu segera dibentuk. Petani memiliki memiliki pengalaman belasan hingga puluhan tahun mengelola lahan mereka. Mereka bisa memberikan sumbangan sangat besar dalam pembanguan pertanian.

· Sekolah Lapang pemuliaan tanaman dan penangkaran benih perlu dilaksanakan. Selain itu pemerintah perlu melakukan pendampingan, perlindungan, pemberdayaan dan pengakuan karya petani. Program 1000 desa mandiri benih perlu segera dijalankan sebagai pilot project. AB2TI mengusulkan hingga tahun 2019 sudah terbentuk 20.000 desa mandiri benih. Bila hal tersebut dapat dilaksanakan maka cita-cita besar kedaulatan pangan bisa terwujud.

back to top