Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Menteri Agraria siapkan hukum ketanahan baru

Menteri Agraria siapkan hukum ketanahan baru
Surabaya – KoPi | Banyaknya konflik agraria menjadi perhatian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Ia mengungkapkan konflik tersebut lahir akibat banyaknya istilah dalam Undang-undang Pertanahan. Misalnya mengenai hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik. Persoalan itu menyebabkan munculnya berbagai penafsiran mengenai aturan agraria.
 

Hal itu diungkapkan Ferry ketika menjadi pembicara dalam kuliah umum “Hukum Ketanahan Sebagai Sarana Untuk Menjamin Hak Atas Tanah” di Universitas Airlangga, Surabaya (10/4).

Selain persoalan istilah, beban bea pengurusan tanah yang terlalu besar juga menyebabkan masyarakat enggan berurusan dengan dokumen-dokumen agraria. “Beban atas PBB sendiri juga besar, sehingga mash banyak masyarakat yang enggan mengurus sertifikasi tanah mereka. Kalau tanah mereka disertifikasi, mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk membayar pajak setiap tahun,’ kata Ferry.

“Kuburan saja masyarakat harus bayar, artinya bahkan orang mati juga tidak lepas dari biaya pengurusan tanah,” lanjutnya, menggambarkan bagaimana urusan agraria terus memebebani seseorang dari hidup sampai meninggal.

Ferry mengungkapkan perlunya ada hukum ketanahan yang baru untuk memperkecil resiko konflik tersebut. salah satu yang perlu diatur dalam aturan terbaru itu adalah single tariff untuk pengurusan agraria. Selain itu, perlu ada penyederhanaan istilah dalam hukum agraria sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

“Rencananya nanti kita akan hanya menggunakan istilah hak milik dan hak pakai saja,” ujar politisi Partai Nasdem tersebut.

 

back to top