Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Menteri Agraria siapkan hukum ketanahan baru

Menteri Agraria siapkan hukum ketanahan baru
Surabaya – KoPi | Banyaknya konflik agraria menjadi perhatian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Ia mengungkapkan konflik tersebut lahir akibat banyaknya istilah dalam Undang-undang Pertanahan. Misalnya mengenai hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik. Persoalan itu menyebabkan munculnya berbagai penafsiran mengenai aturan agraria.
 

Hal itu diungkapkan Ferry ketika menjadi pembicara dalam kuliah umum “Hukum Ketanahan Sebagai Sarana Untuk Menjamin Hak Atas Tanah” di Universitas Airlangga, Surabaya (10/4).

Selain persoalan istilah, beban bea pengurusan tanah yang terlalu besar juga menyebabkan masyarakat enggan berurusan dengan dokumen-dokumen agraria. “Beban atas PBB sendiri juga besar, sehingga mash banyak masyarakat yang enggan mengurus sertifikasi tanah mereka. Kalau tanah mereka disertifikasi, mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk membayar pajak setiap tahun,’ kata Ferry.

“Kuburan saja masyarakat harus bayar, artinya bahkan orang mati juga tidak lepas dari biaya pengurusan tanah,” lanjutnya, menggambarkan bagaimana urusan agraria terus memebebani seseorang dari hidup sampai meninggal.

Ferry mengungkapkan perlunya ada hukum ketanahan yang baru untuk memperkecil resiko konflik tersebut. salah satu yang perlu diatur dalam aturan terbaru itu adalah single tariff untuk pengurusan agraria. Selain itu, perlu ada penyederhanaan istilah dalam hukum agraria sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

“Rencananya nanti kita akan hanya menggunakan istilah hak milik dan hak pakai saja,” ujar politisi Partai Nasdem tersebut.

 

back to top