Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Menteri Agraria siapkan hukum ketanahan baru

Menteri Agraria siapkan hukum ketanahan baru
Surabaya – KoPi | Banyaknya konflik agraria menjadi perhatian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Ia mengungkapkan konflik tersebut lahir akibat banyaknya istilah dalam Undang-undang Pertanahan. Misalnya mengenai hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik. Persoalan itu menyebabkan munculnya berbagai penafsiran mengenai aturan agraria.
 

Hal itu diungkapkan Ferry ketika menjadi pembicara dalam kuliah umum “Hukum Ketanahan Sebagai Sarana Untuk Menjamin Hak Atas Tanah” di Universitas Airlangga, Surabaya (10/4).

Selain persoalan istilah, beban bea pengurusan tanah yang terlalu besar juga menyebabkan masyarakat enggan berurusan dengan dokumen-dokumen agraria. “Beban atas PBB sendiri juga besar, sehingga mash banyak masyarakat yang enggan mengurus sertifikasi tanah mereka. Kalau tanah mereka disertifikasi, mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk membayar pajak setiap tahun,’ kata Ferry.

“Kuburan saja masyarakat harus bayar, artinya bahkan orang mati juga tidak lepas dari biaya pengurusan tanah,” lanjutnya, menggambarkan bagaimana urusan agraria terus memebebani seseorang dari hidup sampai meninggal.

Ferry mengungkapkan perlunya ada hukum ketanahan yang baru untuk memperkecil resiko konflik tersebut. salah satu yang perlu diatur dalam aturan terbaru itu adalah single tariff untuk pengurusan agraria. Selain itu, perlu ada penyederhanaan istilah dalam hukum agraria sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

“Rencananya nanti kita akan hanya menggunakan istilah hak milik dan hak pakai saja,” ujar politisi Partai Nasdem tersebut.

 

back to top