Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Menteri Agraria siapkan hukum ketanahan baru

Menteri Agraria siapkan hukum ketanahan baru
Surabaya – KoPi | Banyaknya konflik agraria menjadi perhatian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Ia mengungkapkan konflik tersebut lahir akibat banyaknya istilah dalam Undang-undang Pertanahan. Misalnya mengenai hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik. Persoalan itu menyebabkan munculnya berbagai penafsiran mengenai aturan agraria.
 

Hal itu diungkapkan Ferry ketika menjadi pembicara dalam kuliah umum “Hukum Ketanahan Sebagai Sarana Untuk Menjamin Hak Atas Tanah” di Universitas Airlangga, Surabaya (10/4).

Selain persoalan istilah, beban bea pengurusan tanah yang terlalu besar juga menyebabkan masyarakat enggan berurusan dengan dokumen-dokumen agraria. “Beban atas PBB sendiri juga besar, sehingga mash banyak masyarakat yang enggan mengurus sertifikasi tanah mereka. Kalau tanah mereka disertifikasi, mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk membayar pajak setiap tahun,’ kata Ferry.

“Kuburan saja masyarakat harus bayar, artinya bahkan orang mati juga tidak lepas dari biaya pengurusan tanah,” lanjutnya, menggambarkan bagaimana urusan agraria terus memebebani seseorang dari hidup sampai meninggal.

Ferry mengungkapkan perlunya ada hukum ketanahan yang baru untuk memperkecil resiko konflik tersebut. salah satu yang perlu diatur dalam aturan terbaru itu adalah single tariff untuk pengurusan agraria. Selain itu, perlu ada penyederhanaan istilah dalam hukum agraria sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

“Rencananya nanti kita akan hanya menggunakan istilah hak milik dan hak pakai saja,” ujar politisi Partai Nasdem tersebut.

 

back to top