Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Jokowi harus evaluasi perjanijian perdagangan

elsacifer.wordpress.com elsacifer.wordpress.com

Jakarta-KoPi| Gunawan, anggota Presidium Badan Musyawarah Petani Indonesia (Bamus Tani) menyatakan  kelompok pengusaha telah mengajukan Permohonan Uji Materi UU Hortikultura terkait pasal yang mengatur pembatasan modal asing di hortikultura maksimal 20% dan Permohonan Uji Materi UU Minerba terkait pasal yang mengatur kewajiban menciptakan nilai tambah bahan tambang melalui pengelolaan dan pemurnian di mana pabrik pengelolaan dan pemurnian (smelter) tersebut harus didirikan di dalam negeri.

Pelantikan Franky Sibarani menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diharapkan akan menjaga mandat Undang-Undang Hortikultura dan Undang Minerba sebagai bagian pelaksanaan Hak Menguasai Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam rangka melindungi tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Demikian halnya dengan Faisal Basri, hendaknya sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas, benar-benar berupaya menghentikan liberalisasi sumber-sumber agraria, khususnya pertambangan minyak bumi dan gas.

Perhatian ini menjadi penting karena Faisal Basri adalah Ahli dari kelompok pengusaha yang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menolak larangan ekspor bahan tambang mentah dan kewajiban membangun smelter.

Juga sebelumnya menjadi Ahli dari Pemerintah era SBY ketika Undang-Undang Penanaman Modal, yang mengizinkan HGU dan HGB hingga 75 tahun dan bisa diperpanjang di muka sekaligus. Henry Saragih Ketua Presidium Bamus Tani menegaskan, pemerintah harus melindungi kekayaan alam dari dominasi modal asing yang berpotensi mendiskriminasikan petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.

Muhammad Nur Uddin, anggota Presidium Bamus Tani menekankan perlunya Presiden Jokowi dan pemerintahan barunya mengevaluasi keterlibatan Indonesia di perjanjian perdagangan internasional. Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan yang meminta Indonesia keluar dari G20 harusnya menjadi pokok-pokok evaluasi tersebut.

back to top