Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

IHCS kritisi macetnya UUPerlintan No 19 2013

IHCS kritisi macetnya UUPerlintan No 19 2013

Jakarta-KoPi| Gunawan, Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS ( Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Perlintan No 19 Tahun 2013. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan petani. Menurut Gunawan, undang-undang ini telah disahkan sejak bulan Juli 2013, namun hingga detik ini tidak tampak realisasinya.

Pemerintah pusat dan Pemda tidak tampak serius dalam menjalankan undang-undang ini yaitu memberikan jaminan perluasan lahan bagi pertanian. Hal itu tampak pada:

Pertama, jangankan redistribusi tanah kepada petani, yang terjadi justru alih fungsi lahan pertanian dan gagalnya desa menjadi pertahanan bagi lahan abadi pertanian pangan yang disebabkan kegagalan pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan mandat Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kedua, Menteri Agraria dan Tata Ruang belum memberikan tanah yang bisa diredistribusikan kepada petani yang bersumber dari tanah negara bebas, tanah negara hasil penertiban tanah terlantar dan konsolidasi lahan.

Ketiga, belum ada rencana konkret pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria. Terkait kewajiban pemerintah dan pemda menyediakan sarana produksi pertanian masih memakai pola lama yaitu subsidi benih dan pupuk yang sesungguhnya adalah anggaran negara untuk membeli benih dan pupuk dari pabrik, bukan mensubsidi petani pemulia tanaman.

IHCS juga menyoroti  soal ganti rugi gagal panen dan fasilitas pembiayaan dan pendanaan. Hak itu terlihat pada: pertama, belum tersedianya mekanisme ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah dan pemda.

Kedua, belum ada penugasan dari Pemerintah dan Pemda ke BUMN dan BUMD dalam rangka fasilitasi asuransi pertanian
Ketiga, Belum ada penugasan dari pemerintah dan pemda kepada bank bumn dan bumd untuk membentuk unit khusus pertanian
Menurut Gunawan tanpa redistribusi tanah kepada petani dan perlindungan petani pemulia tanaman, swasembada dan kedaulatan pangan sulit wujud.

Untuk itu IHCS tengah menyiapkan langkah-langkah advokasi di daerah, khususnya membantu ormas di daerah melakukan advokasi kebijakan tata ruang, perlindungan lahan pertanian pangan dan redistribusi tanah. Terutama memastikan menyelenggarakan musyawarah tani sebagai pijakan Pemda membuat kebijakan perlindungan lahan pertanian sebagai mandat undang-undang.

Ketika ditanyakan apakah belum ada Pemda di Indonesia yang melaksanakan mandat undang-undanf tersebut, Gunawan mengatakan Yogyakarta sudah memiliki tapi belum sepenuhnya.

"Jogja sudah ada Perda Perlindungan Lahan Pertanian, tapi belum perlindungan dan pemberdayaan petani. Tapi penyusunan perdanya tidak diawali musyawarah petani." Demikian Gunawan dari IHCS menjelaskan. | E Hermawan

back to top