Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

DPR RI perlu mendalami fungsi hutan untuk perubahan UU Kehutanan

DPR RI perlu mendalami fungsi hutan untuk perubahan UU Kehutanan

Jogja-KoPi| DPR RI perlu mendalami fungsi hutan sebelum melakukan perubahan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Perubahan UU tersebut memerlukan kajian yang lebih dalam tentang fungsi hutan, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga jauh dari eksplorasi.

"Kalau mau membuat UU harus tahu fungsi hutan. Kalau sudah tahu tidak masalah mau diatur parsial atau keseluruhan, yang penting bongkar dulu", kata Prof. Sofyan P Warsito, Dosen Kehutanan UGM, saat Seminar Nasional Urgensi Perubahan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, Rabu (12/4).

Fungsi hutan dalam UU 41/199 yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Padahal menurut Prof. Sofyan ketiga fungsi tersebut ada dalam hutan.

"Pemerintah salah membagi fungsi-fungsi hutan. Sebetulnya ketiga fungsi itu ada, tinggal pengaturannya. Terpenting fungsi ekosistemnya", tambahnya.

Fungsi produksi ada pada hutan yang mampu berproduksi setiap tahun. "Tapi jika tidak berproduksi tidak apa-apa, yang penting fungsi ekosistemnya", jelasnya.

Namun, fungsi tersebut justru tidak terlihat dalam UU 41/1999. Pengaturan hutan masih didasarkan pada provinsi, padahal Belanda sudah mencontohkan pengaturan hutan berdasarkan ekosistem.

"Pengaturan hutan seharusnya berdasarkan ekosistem bukan provinsi. Ini sudah dilakukan sejak zaman Belanda, contohnya pengaturan hutan di Cepu, Blora, Bojonegoro. Ditata menurut ekosistem, tinggi untuk perhutanan sedangkan rendah untuk pemukiman, dikarenkan mereka sudah tahu pentingnya hutan", jelas Prof. Sofyan.

Untuk itu DPR RI perlu mendalami pengetahuan hutan khususnya fungsi hutan sebelum membuat UU, sehingga hutan jauh dari eksplorasi dan tidak menjauhkan masyarakat dari cita-cita kesejarahan NKRI.

back to top