Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Cegah konflik agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang larang konversi lahan pertanian

Cegah konflik agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang larang konversi lahan pertanian
Surabaya – KoPi | Ferry mengungkapkan, selama ini banyak pihak yang menganggap konflik agraria selalu mengorbankan masyarakat miskin. Karena itu, lebih baik ada langkah mediasi dalam penyelesaian konflik semacam itu.
 

“Seharusnya ini kan bukan masalah siapa yang benar siapa yang salah, siapa yang terusir siapa yang menguasai. Kalau hanya itu, kita tidak membangun ruang keadilan namanya,” tukas Ferry.

“Mindset yang harus dipegang dalam penyelesaian konflik agraria adalah urgensi kemanfaatan dan kegunaan lahan, bukan kepemilikan. Yang penting adalah ada manfaat dari kegunaan atas tanah oleh semua pihak,” tambahnya.

Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mengesahkan aturan yang memudahkan pemilik lahan pertanian. Tujuannya agar lahan pertanian tidak seenaknya dikonversi menjadi perumahan atau bangunan lain.

Ferry menjelaskan, dalam aturan tersebut para pemilik lahan pertanian boleh memiliki hak atas lahan atas nama beberapa orang. Namun lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian tersebut tidak boleh dialihfungsikan oleh siapapun. “Akan ada ancaman kurungan bagi siapapun yang melanggar,” ujar Ferry.

 

back to top