Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Cegah konflik agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang larang konversi lahan pertanian

Cegah konflik agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang larang konversi lahan pertanian
Surabaya – KoPi | Ferry mengungkapkan, selama ini banyak pihak yang menganggap konflik agraria selalu mengorbankan masyarakat miskin. Karena itu, lebih baik ada langkah mediasi dalam penyelesaian konflik semacam itu.
 

“Seharusnya ini kan bukan masalah siapa yang benar siapa yang salah, siapa yang terusir siapa yang menguasai. Kalau hanya itu, kita tidak membangun ruang keadilan namanya,” tukas Ferry.

“Mindset yang harus dipegang dalam penyelesaian konflik agraria adalah urgensi kemanfaatan dan kegunaan lahan, bukan kepemilikan. Yang penting adalah ada manfaat dari kegunaan atas tanah oleh semua pihak,” tambahnya.

Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mengesahkan aturan yang memudahkan pemilik lahan pertanian. Tujuannya agar lahan pertanian tidak seenaknya dikonversi menjadi perumahan atau bangunan lain.

Ferry menjelaskan, dalam aturan tersebut para pemilik lahan pertanian boleh memiliki hak atas lahan atas nama beberapa orang. Namun lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian tersebut tidak boleh dialihfungsikan oleh siapapun. “Akan ada ancaman kurungan bagi siapapun yang melanggar,” ujar Ferry.

 

back to top