Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Cegah konflik agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang larang konversi lahan pertanian

Cegah konflik agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang larang konversi lahan pertanian
Surabaya – KoPi | Ferry mengungkapkan, selama ini banyak pihak yang menganggap konflik agraria selalu mengorbankan masyarakat miskin. Karena itu, lebih baik ada langkah mediasi dalam penyelesaian konflik semacam itu.
 

“Seharusnya ini kan bukan masalah siapa yang benar siapa yang salah, siapa yang terusir siapa yang menguasai. Kalau hanya itu, kita tidak membangun ruang keadilan namanya,” tukas Ferry.

“Mindset yang harus dipegang dalam penyelesaian konflik agraria adalah urgensi kemanfaatan dan kegunaan lahan, bukan kepemilikan. Yang penting adalah ada manfaat dari kegunaan atas tanah oleh semua pihak,” tambahnya.

Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mengesahkan aturan yang memudahkan pemilik lahan pertanian. Tujuannya agar lahan pertanian tidak seenaknya dikonversi menjadi perumahan atau bangunan lain.

Ferry menjelaskan, dalam aturan tersebut para pemilik lahan pertanian boleh memiliki hak atas lahan atas nama beberapa orang. Namun lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian tersebut tidak boleh dialihfungsikan oleh siapapun. “Akan ada ancaman kurungan bagi siapapun yang melanggar,” ujar Ferry.

 

back to top