Logo
Print this page

Beri keringanan PBB untuk redam konflik agraria

Beri keringanan PBB untuk redam konflik agraria
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengakui konflik agraria di Indonesia terus meningkat jumlahnya. Karena itu perlu ada langkah-langkah perbaikan untuk meredam kecenderungan tersebut.
 

Ferry menyebutkan, pengabaian administrasi oleh masyarakat seringkali menjadi dasar konflik tersebut. Sampai saat ini masyarakat masih enggan memenuhi syarat-syarat administrasi atas kepemilikan sebidang tanah. Karena itu, langkah utama BPN adalah mendorong masyarakat memenuhi syarat administrasi.

“Pengabaian pengadministrasian mengungkapkan betapa pentingnya dimilikinya sertifikat hak milik oleh masyarakat. Bagi masyarakat, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) seringkali menjadi sesuatu yang menakutkan,” ujarnya pada wartawan (10/4).

Karenanya, BPN dan Kementerian Agraria sedang menyusun peraturan yang memberi kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dalam mengurus administrasi lahan. “Misalnya ada masyarakat kurang mampu yang punya sebidang tanah yang strategis di persimpangan jalan, tapi tidak mampu membayar PBB. Maka seharusnya itu akan diberi keringanan. Kita masih siapkan hal itu, apakah akan menjadi penghapusan atau keringanan,” jelas Ferry.

 

Related items

© 2016 www.koranopini.com (PT Proyeksi Indonesia Grup). All rights reserved.