Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Beri keringanan PBB untuk redam konflik agraria

Beri keringanan PBB untuk redam konflik agraria
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengakui konflik agraria di Indonesia terus meningkat jumlahnya. Karena itu perlu ada langkah-langkah perbaikan untuk meredam kecenderungan tersebut.
 

Ferry menyebutkan, pengabaian administrasi oleh masyarakat seringkali menjadi dasar konflik tersebut. Sampai saat ini masyarakat masih enggan memenuhi syarat-syarat administrasi atas kepemilikan sebidang tanah. Karena itu, langkah utama BPN adalah mendorong masyarakat memenuhi syarat administrasi.

“Pengabaian pengadministrasian mengungkapkan betapa pentingnya dimilikinya sertifikat hak milik oleh masyarakat. Bagi masyarakat, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) seringkali menjadi sesuatu yang menakutkan,” ujarnya pada wartawan (10/4).

Karenanya, BPN dan Kementerian Agraria sedang menyusun peraturan yang memberi kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dalam mengurus administrasi lahan. “Misalnya ada masyarakat kurang mampu yang punya sebidang tanah yang strategis di persimpangan jalan, tapi tidak mampu membayar PBB. Maka seharusnya itu akan diberi keringanan. Kita masih siapkan hal itu, apakah akan menjadi penghapusan atau keringanan,” jelas Ferry.

 

back to top