Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Anggota DPR ini anggap kasus penolakan bandara Kulonprogo tidak rasional

perwakilan WTT saat konferensi pers di LBH Jogja perwakilan WTT saat konferensi pers di LBH Jogja

Jogjakarta-KoPi| 24 September 2015 diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Selayaknya Hari nasional lainnya, berbagai seminar bahkan diskusi mewarnai peringatan Hari Tani Nasional.

Namun bagi anggota DPR RI, Adian Napitulu, SH memandang persoalan petani terutama tanah tidak untuk menjadi bahan diskusi. Berbagai persoalan menyangkut petani hanya membutuhkan rumusan, pemerintah turun menyelesaikan konflik agraria.

“Diskusi ini Rp 2 juta, saya yakin di tempat lain ada diskusi yang sama bisa menghabiskan 50 juta. Konflik ada, diskusi ada, penyelesaian tidak ada,” terang Adian saat diskusi Hari Tani Nasional.

Adian mengajak masyarakat khususya petani untuk bergerak. Bukan malah terjebak dalam ruang-ruang diskusi yang tidak memberikan aksi yang nyata.

“Kita cari 100 ribu orang petani yang beraksi, bukan petisi ngumpulin petisi atau 1000 tanda tangan. Yang tidak ada wujudnya. Lalu buat grup di sosmed untuk petani, kita cari 100 ribu petani,” jelas Adian.

Meski memilki keteguhan untuk membela petani, namun Adian belum memiliki keberpihakan bagi kasus petani Kulonprogo yang terancam akibat pembangunan bandara baru. Adian memandang pertemuan dengan tim Wahana Tri Tunggal (WTT) beberapa waktu yang lalu tidak menemukan kejelasan penolakan WTT.

“Saya sebenarnya malas bicara Kulonprogo. Kalau ditanya soal alasan pembangunan bandara alasannya tidak mau pindah. Tidak mau saja. Kasih alasan yang tepat dan rasional. Kami tidak mau pindah. Kenapa tidak mau bandara, saya butuh alasan yang kuat,” ungkap Adian.

Saat ini proses hukum sengketa bandara Kulonprogo telah memasuki tahap kasasi Mahkamah Agung RI.

Menurut Ketua WTT, Martono tinggal menunggu putusan dari Mahkamah Agung. “Awalnya putusan pada tanggal 23 September namun diundur minggu depan.”

Dalam hal ini Adian menolak memberikan tanggapan mengenai perkara hukum yang dijalani oleh WTT.

Secara terpisah Anggota Komnas HAM Dianto Bachriadi, Ph.D mendukung warga WTT, dirinya tidak mempermasalahkan alasan penolakan WTT pindah dari Temon Kulonprogo, justru mempertanyakan ulang putusan Pemda memilih lokasi Temon untuk pembangunan bandara yang nota bene lahan pertanian subur. |Winda Efanur FS|

back to top