Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Aktivis tolak rencana pemerintah mengimpor beras

www.trendezia.com www.trendezia.com

Jakarta-KoPi| Rencana Kebijakan Kementerian Perdagangan untuk melakukan import beras sebanyak 1,5 juta ton dari Vietnam, Thailand, Myanmar dan diperkuat pernyataan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu di Dubai mendapat penolakan dari aktivis Front Gerakan Aktivis Indonesia.

"Kebijakan itu harus kita lawan karena kontradiktif dengan semangat Nawacita slogan Presiden Jokowi." kata Andi Awal Mangantarang, Sekjen FRAKSI.

Andi mengatakan dalam siaran press-nya bahwa kebijakan impor beras itu berbanding terbalik dengan kebijakan Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada beras.

"Kami sinyalir kebijakan ini hanya titipan para pengusaha mafia importir beras yang mengambil keuntungan di balik kebijakan ini, serta kebijakan ini melemahkan psikologi petani kita, juga semangat menteri pertanian untuk mewujukan "swasembada beras nasional". Kami dari FRAKSI mendesak Komisi IV DPR-RI memanggil Menteri perdagangan untuk mengklarifikasi terkait kebijakan tersebut.

Sungguh isu import beras ini sudah memukul semangat dan mental petani kita di tengan pembangunan kita di bidang pangan dan pertanian. Sepertinya Presiden Jokowi salah mengangkat menteri perdagangan yang otaknya hanya otak Import. Lagi pula ini justru berdampak dari buruknya akurasi pada kredibilitas kebijakan, tetapi jauh sampai pada kesejahteraan petani dan masyarakat umum," kata Andi.

Menurut Andi rencana impor beras pada akhir tahun ini adalah satu lagi bukti inkonsistensi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan terkait kebijakan perberasan nasional. Kredibilitas kebijakan pemerintah telah dipertaruhkan walaupun anggaran Kementerian Pertanian pada 2015 telah ditambah dua kali lipat menjadi Rp 32,7 triliun.

Tambahan anggaran sebanyak itu untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier 1,1 juta hektar lahan (Rp 1,32 triliun), pengadaan benih untuk 12.000 hektar lahan tebu (Rp 1,18 triliun), bantuan pupuk untuk 3,6 juta hektar padi dan jagung (Rp 2,33 triliun), dan lain-lain.

Rehabilitasi jaringan irigasi serta pencetakan sawah baru dan ekspansi areal panen di luar Jawa seharusnya mendapat prioritas apabila aspek resiliensi, mitigasi risiko, dan pemerataan pembangunan dijadikan pertimbangan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada keadaan normal, tambahan anggaran untuk investasi di infrastruktur dan proyek fisik lain baru akan memperlihatkan hasil pada tahun ketiga.

"Beberapa waktu lalu kami sering mengkritik keras kebijakan Kementan, tapi kali ini kami harus objektif memberikan apresiasi bahwa ada semangat untuk mau berusaha dan bekerja mewujudkan "Swasembada Beras Nasional", tetapi justru Kementerian Perdagangan mereduksi dengan adanya hal-hal seperti ini, jadi dengan ini kami pula mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi Menterinya, dalam hal ini menteri perdagangan.

Rencana impor beras perlu dilihat sebagai alternatif terakhir dan bukan sebagai rutinitas kebijakan, apalagi sampai terjadi adiksi. Fenomena ketergantungan impor kedelai seharusnya dijadikan pelajaran amat berharga bahwa suatu sistem produksi yang mapan pun dapat roboh dan rusak hanya karena godaan harga murah kedelai impor dari Amerika Serikat. "Kesejahteraan petani Indonesia dan masyarakat umum tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada pasar pangan global, apalagi pasar yang terdistorsi," papar Andi dari FRAKSI. 

back to top