Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Aktivis tolak rencana pemerintah mengimpor beras

www.trendezia.com www.trendezia.com

Jakarta-KoPi| Rencana Kebijakan Kementerian Perdagangan untuk melakukan import beras sebanyak 1,5 juta ton dari Vietnam, Thailand, Myanmar dan diperkuat pernyataan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu di Dubai mendapat penolakan dari aktivis Front Gerakan Aktivis Indonesia.

"Kebijakan itu harus kita lawan karena kontradiktif dengan semangat Nawacita slogan Presiden Jokowi." kata Andi Awal Mangantarang, Sekjen FRAKSI.

Andi mengatakan dalam siaran press-nya bahwa kebijakan impor beras itu berbanding terbalik dengan kebijakan Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada beras.

"Kami sinyalir kebijakan ini hanya titipan para pengusaha mafia importir beras yang mengambil keuntungan di balik kebijakan ini, serta kebijakan ini melemahkan psikologi petani kita, juga semangat menteri pertanian untuk mewujukan "swasembada beras nasional". Kami dari FRAKSI mendesak Komisi IV DPR-RI memanggil Menteri perdagangan untuk mengklarifikasi terkait kebijakan tersebut.

Sungguh isu import beras ini sudah memukul semangat dan mental petani kita di tengan pembangunan kita di bidang pangan dan pertanian. Sepertinya Presiden Jokowi salah mengangkat menteri perdagangan yang otaknya hanya otak Import. Lagi pula ini justru berdampak dari buruknya akurasi pada kredibilitas kebijakan, tetapi jauh sampai pada kesejahteraan petani dan masyarakat umum," kata Andi.

Menurut Andi rencana impor beras pada akhir tahun ini adalah satu lagi bukti inkonsistensi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan terkait kebijakan perberasan nasional. Kredibilitas kebijakan pemerintah telah dipertaruhkan walaupun anggaran Kementerian Pertanian pada 2015 telah ditambah dua kali lipat menjadi Rp 32,7 triliun.

Tambahan anggaran sebanyak itu untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier 1,1 juta hektar lahan (Rp 1,32 triliun), pengadaan benih untuk 12.000 hektar lahan tebu (Rp 1,18 triliun), bantuan pupuk untuk 3,6 juta hektar padi dan jagung (Rp 2,33 triliun), dan lain-lain.

Rehabilitasi jaringan irigasi serta pencetakan sawah baru dan ekspansi areal panen di luar Jawa seharusnya mendapat prioritas apabila aspek resiliensi, mitigasi risiko, dan pemerataan pembangunan dijadikan pertimbangan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada keadaan normal, tambahan anggaran untuk investasi di infrastruktur dan proyek fisik lain baru akan memperlihatkan hasil pada tahun ketiga.

"Beberapa waktu lalu kami sering mengkritik keras kebijakan Kementan, tapi kali ini kami harus objektif memberikan apresiasi bahwa ada semangat untuk mau berusaha dan bekerja mewujudkan "Swasembada Beras Nasional", tetapi justru Kementerian Perdagangan mereduksi dengan adanya hal-hal seperti ini, jadi dengan ini kami pula mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi Menterinya, dalam hal ini menteri perdagangan.

Rencana impor beras perlu dilihat sebagai alternatif terakhir dan bukan sebagai rutinitas kebijakan, apalagi sampai terjadi adiksi. Fenomena ketergantungan impor kedelai seharusnya dijadikan pelajaran amat berharga bahwa suatu sistem produksi yang mapan pun dapat roboh dan rusak hanya karena godaan harga murah kedelai impor dari Amerika Serikat. "Kesejahteraan petani Indonesia dan masyarakat umum tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada pasar pangan global, apalagi pasar yang terdistorsi," papar Andi dari FRAKSI. 

back to top