Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Aktivis tolak rencana pemerintah mengimpor beras

www.trendezia.com www.trendezia.com

Jakarta-KoPi| Rencana Kebijakan Kementerian Perdagangan untuk melakukan import beras sebanyak 1,5 juta ton dari Vietnam, Thailand, Myanmar dan diperkuat pernyataan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu di Dubai mendapat penolakan dari aktivis Front Gerakan Aktivis Indonesia.

"Kebijakan itu harus kita lawan karena kontradiktif dengan semangat Nawacita slogan Presiden Jokowi." kata Andi Awal Mangantarang, Sekjen FRAKSI.

Andi mengatakan dalam siaran press-nya bahwa kebijakan impor beras itu berbanding terbalik dengan kebijakan Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada beras.

"Kami sinyalir kebijakan ini hanya titipan para pengusaha mafia importir beras yang mengambil keuntungan di balik kebijakan ini, serta kebijakan ini melemahkan psikologi petani kita, juga semangat menteri pertanian untuk mewujukan "swasembada beras nasional". Kami dari FRAKSI mendesak Komisi IV DPR-RI memanggil Menteri perdagangan untuk mengklarifikasi terkait kebijakan tersebut.

Sungguh isu import beras ini sudah memukul semangat dan mental petani kita di tengan pembangunan kita di bidang pangan dan pertanian. Sepertinya Presiden Jokowi salah mengangkat menteri perdagangan yang otaknya hanya otak Import. Lagi pula ini justru berdampak dari buruknya akurasi pada kredibilitas kebijakan, tetapi jauh sampai pada kesejahteraan petani dan masyarakat umum," kata Andi.

Menurut Andi rencana impor beras pada akhir tahun ini adalah satu lagi bukti inkonsistensi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan terkait kebijakan perberasan nasional. Kredibilitas kebijakan pemerintah telah dipertaruhkan walaupun anggaran Kementerian Pertanian pada 2015 telah ditambah dua kali lipat menjadi Rp 32,7 triliun.

Tambahan anggaran sebanyak itu untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier 1,1 juta hektar lahan (Rp 1,32 triliun), pengadaan benih untuk 12.000 hektar lahan tebu (Rp 1,18 triliun), bantuan pupuk untuk 3,6 juta hektar padi dan jagung (Rp 2,33 triliun), dan lain-lain.

Rehabilitasi jaringan irigasi serta pencetakan sawah baru dan ekspansi areal panen di luar Jawa seharusnya mendapat prioritas apabila aspek resiliensi, mitigasi risiko, dan pemerataan pembangunan dijadikan pertimbangan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada keadaan normal, tambahan anggaran untuk investasi di infrastruktur dan proyek fisik lain baru akan memperlihatkan hasil pada tahun ketiga.

"Beberapa waktu lalu kami sering mengkritik keras kebijakan Kementan, tapi kali ini kami harus objektif memberikan apresiasi bahwa ada semangat untuk mau berusaha dan bekerja mewujudkan "Swasembada Beras Nasional", tetapi justru Kementerian Perdagangan mereduksi dengan adanya hal-hal seperti ini, jadi dengan ini kami pula mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi Menterinya, dalam hal ini menteri perdagangan.

Rencana impor beras perlu dilihat sebagai alternatif terakhir dan bukan sebagai rutinitas kebijakan, apalagi sampai terjadi adiksi. Fenomena ketergantungan impor kedelai seharusnya dijadikan pelajaran amat berharga bahwa suatu sistem produksi yang mapan pun dapat roboh dan rusak hanya karena godaan harga murah kedelai impor dari Amerika Serikat. "Kesejahteraan petani Indonesia dan masyarakat umum tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada pasar pangan global, apalagi pasar yang terdistorsi," papar Andi dari FRAKSI. 

back to top