Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Rencana pemberian gelar Doktor Honoris Cak Imin tidak lewat proses deleberatif

Rencana pemberian gelar Doktor Honoris Cak Imin tidak lewat proses deleberatif

Surabaya-KoPi| Penolakan civitas Fisip Universitas Airlangga terhadap pemberian penghargaan Doktor Honoris Causa pada Muhaimin Iskandar menurut Cucu Martanto salah satu alasannya adalah tidak melewati proses deleberasi.

Ucu Martanto,pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP Unair mengatakan pemberian ini harus melalui tata cara dan usulan yang sesuai peraturan di Unair.

"Terkait dengan tata cara tersebut,maka pemberian dan pengusulan gelar Dokter Honoris Causa (Dr. H.C) harus sesuai dengan tata cara dan prosedur Formal sesuai dengan peraturan rektor unair no 22 tahun 2015 tentang cara pemberian doktor kehormatan/ doktor honoris Causa,"ujarnya.

Tak hanya tata cara yang benar, Dosen Ilmu Politik itu oun menekankan Fakultas harus memberikan kajian komprehensif dengan proses deliberatif untuk dituangkan dalam naskah akademik.

Naskah akademik inilah yang digunakan untuk menjadi landasan menolak ataupun menerima pengangkatan calon doktor.

"Kami pun berharap SA (Senat Akademik) universitas memberikan penilain karya serta jasa dan kepatutan calon penerima gelar sesuai naskah akademik,"lanjutnya

Ia pun melanjutkan,jika keseluruhan hasil penilain atas syarat-syarat gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa tidak memenuhi, maka ia mengusulkan kepada SA Universitas untuk menunda pemberian gelar demi menjadi marwah dan nama baik UnAIR.

"Semua ini dibuat demi menjaga nama baik FISIP dan Unair,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top