Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Rencana pemberian gelar Doktor Honoris Cak Imin tidak lewat proses deleberatif

Rencana pemberian gelar Doktor Honoris Cak Imin tidak lewat proses deleberatif

Surabaya-KoPi| Penolakan civitas Fisip Universitas Airlangga terhadap pemberian penghargaan Doktor Honoris Causa pada Muhaimin Iskandar menurut Cucu Martanto salah satu alasannya adalah tidak melewati proses deleberasi.

Ucu Martanto,pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP Unair mengatakan pemberian ini harus melalui tata cara dan usulan yang sesuai peraturan di Unair.

"Terkait dengan tata cara tersebut,maka pemberian dan pengusulan gelar Dokter Honoris Causa (Dr. H.C) harus sesuai dengan tata cara dan prosedur Formal sesuai dengan peraturan rektor unair no 22 tahun 2015 tentang cara pemberian doktor kehormatan/ doktor honoris Causa,"ujarnya.

Tak hanya tata cara yang benar, Dosen Ilmu Politik itu oun menekankan Fakultas harus memberikan kajian komprehensif dengan proses deliberatif untuk dituangkan dalam naskah akademik.

Naskah akademik inilah yang digunakan untuk menjadi landasan menolak ataupun menerima pengangkatan calon doktor.

"Kami pun berharap SA (Senat Akademik) universitas memberikan penilain karya serta jasa dan kepatutan calon penerima gelar sesuai naskah akademik,"lanjutnya

Ia pun melanjutkan,jika keseluruhan hasil penilain atas syarat-syarat gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa tidak memenuhi, maka ia mengusulkan kepada SA Universitas untuk menunda pemberian gelar demi menjadi marwah dan nama baik UnAIR.

"Semua ini dibuat demi menjaga nama baik FISIP dan Unair,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top