Menu
Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah Kejuruan Industri

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah…

Jogja-KoPi|Kementerian ...

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari Komunikasi Interpersonal

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari…

Sleman-KoPi| Lulusan dari...

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untuk patroli di tutup tahun 2017

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untu…

Jogja-KoPi|Kepolisian R...

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald Trump sebagai orang gila

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald T…

Sleman-KoPi| Buya Ahmad...

Taiwan Higher Education Fair UMY tawarkan beasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Taiwan

Taiwan Higher Education Fair UMY ta…

Bantul-KoPi Universitas...

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota cipta…

Surabaya-KoPi| Sekdapro...

Mendikbub belum berlakukan UN model esai

Mendikbub belum berlakukan UN model…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Muhammadiyah menyatakan sikap terkait bencana lingkungan

Muhammadiyah menyatakan sikap terka…

Bantul-KoPi| Majelis Li...

Mendikbud meresmikan Museum dan Galeri Tino Sidin

Mendikbud meresmikan Museum dan Gal…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Para orangtua harus pahami kebutuhan anak difabel

Para orangtua harus pahami kebutuha…

Bantul-KoPi|Pola asuh ana...

Prev Next

Rencana pemberian gelar Doktor Honoris Cak Imin tidak lewat proses deleberatif

Rencana pemberian gelar Doktor Honoris Cak Imin tidak lewat proses deleberatif

Surabaya-KoPi| Penolakan civitas Fisip Universitas Airlangga terhadap pemberian penghargaan Doktor Honoris Causa pada Muhaimin Iskandar menurut Cucu Martanto salah satu alasannya adalah tidak melewati proses deleberasi.

Ucu Martanto,pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP Unair mengatakan pemberian ini harus melalui tata cara dan usulan yang sesuai peraturan di Unair.

"Terkait dengan tata cara tersebut,maka pemberian dan pengusulan gelar Dokter Honoris Causa (Dr. H.C) harus sesuai dengan tata cara dan prosedur Formal sesuai dengan peraturan rektor unair no 22 tahun 2015 tentang cara pemberian doktor kehormatan/ doktor honoris Causa,"ujarnya.

Tak hanya tata cara yang benar, Dosen Ilmu Politik itu oun menekankan Fakultas harus memberikan kajian komprehensif dengan proses deliberatif untuk dituangkan dalam naskah akademik.

Naskah akademik inilah yang digunakan untuk menjadi landasan menolak ataupun menerima pengangkatan calon doktor.

"Kami pun berharap SA (Senat Akademik) universitas memberikan penilain karya serta jasa dan kepatutan calon penerima gelar sesuai naskah akademik,"lanjutnya

Ia pun melanjutkan,jika keseluruhan hasil penilain atas syarat-syarat gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa tidak memenuhi, maka ia mengusulkan kepada SA Universitas untuk menunda pemberian gelar demi menjadi marwah dan nama baik UnAIR.

"Semua ini dibuat demi menjaga nama baik FISIP dan Unair,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top