Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

Rencana pemberian gelar Doktor Honoris Cak Imin tidak lewat proses deleberatif

Rencana pemberian gelar Doktor Honoris Cak Imin tidak lewat proses deleberatif

Surabaya-KoPi| Penolakan civitas Fisip Universitas Airlangga terhadap pemberian penghargaan Doktor Honoris Causa pada Muhaimin Iskandar menurut Cucu Martanto salah satu alasannya adalah tidak melewati proses deleberasi.

Ucu Martanto,pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP Unair mengatakan pemberian ini harus melalui tata cara dan usulan yang sesuai peraturan di Unair.

"Terkait dengan tata cara tersebut,maka pemberian dan pengusulan gelar Dokter Honoris Causa (Dr. H.C) harus sesuai dengan tata cara dan prosedur Formal sesuai dengan peraturan rektor unair no 22 tahun 2015 tentang cara pemberian doktor kehormatan/ doktor honoris Causa,"ujarnya.

Tak hanya tata cara yang benar, Dosen Ilmu Politik itu oun menekankan Fakultas harus memberikan kajian komprehensif dengan proses deliberatif untuk dituangkan dalam naskah akademik.

Naskah akademik inilah yang digunakan untuk menjadi landasan menolak ataupun menerima pengangkatan calon doktor.

"Kami pun berharap SA (Senat Akademik) universitas memberikan penilain karya serta jasa dan kepatutan calon penerima gelar sesuai naskah akademik,"lanjutnya

Ia pun melanjutkan,jika keseluruhan hasil penilain atas syarat-syarat gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa tidak memenuhi, maka ia mengusulkan kepada SA Universitas untuk menunda pemberian gelar demi menjadi marwah dan nama baik UnAIR.

"Semua ini dibuat demi menjaga nama baik FISIP dan Unair,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top