Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pungli sekolah, wali murid bayar hingga jutaan

Pungli sekolah, wali murid bayar hingga jutaan

Jogjakarta-KoPi| Pungutan liar sekolah negeri kepada peserta didik baru menjadi persoalan yang tak kunjung usai. Pungutan liar sekolah melalui cara pembelian seragam hingga pemeliharaan gedung sekolah.

Para wali murid dengan terpaksa atau sukarela diwajibkan membayar tuntutan sekolah tersebut. Tak jarang para wali murid harus merogoh kocek jutaan demi kelancaran program belajar putera-puterinya di sekolah.

Menurut anggota Sarang Lidi (Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan), Yuliani menyebutkan praktek pungutan liar sekolah negeri SD,SMP, dan SMP sudah menjadi praktek tahunan. Namun sayangnya setiap tahun bukannya menurun, justru pungutan semakin naik.

Hal senada diungkapkan oleh wali murid Purnomo menyebutkan salah satu anaknya yang bersekolah di SDN Purwobinangun, Kalasan ditarik uang seragam. Pihak sekolah menawarkan seragam yang diklaim lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

“Pungutan SDN Purwobinangun, Kalasan sudah bertahun-tahun sejak anak saya SD sampai saat ini belum berakhir, uang seragam masih berlanjut, tanggal 11 saya coba konfirmasi, itu ibu gurunya dengan lantang itu adalah infak ,pungutan itu disebut infak, pertanyaan apakah benar itu infak,” tutur Purnomo.

Purnomo menambahkan salah satu anak buahnya, Daniel siswa SMPN 1 Berbah memliki tanggungan sekolah yang besar. “Anak buah saya, Daniel kurang dana PPDB sekitar 500 ribu, tutup tahun 50 ribu, uang kegiata agama 80 ribu, dana tata kelola 400 ribu, ECC Bahasa Iggris 330 ribu, LKS 121 ribu, rata-rata Sleman mungut yang pasti seragam, lainnya uang bangunan relatif,” imbuh Purnomo.

Yuliani anggota Sarang Lidi menegaskan pihak sekolah tidak memanfaatkan Penerimaan Siswa baru sebagai ajang bisnis. Pasalnya tunjangan saranan pembelajaran sekolah sudah menjadi tanggungan dari dana BOS.

|Winda Efanur FS|

back to top