Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pungli sekolah melanggar Permendikbud, sekolah terancam sanksi..

Pungli sekolah melanggar Permendikbud, sekolah terancam sanksi..

Jogjakarta-KoPi| Merajalelanya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri tidak memiliki dasar hukum. Bahkan berdasarkan Permendikbud No 60 Tahun 2011 jelas disebutkan bahwa sekolah yang memungut biaya dari peserta didik bisa terkena sanksi. Sanksi berupa pengembalian pungutan sepenuhnya, mutasi hingga tindakan administratif lainnya.

Direktur LBH Jogjakarta Amzal Wahyudin memaparkan sekolah mengambil dua jenis pungutan. Pertama, pungutan investasi berupa uang bangunan, dan reparasi taman. Kedua, uang opersional berupa uang ekstrakurikuler, dan pelatihan lainnya.

“ Sekolah negeri SD, SMP, SMA dilarang untuk memunugut biaya apapun dari komponen investasi atau kononen sekolah, soalnya sudah ada dana BOS untuk menutupi biaya di dua kompnen itu, jadi menurut kita (BLH) ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali,” papar Amzal saat konferensi pers di kantor BLH pukul 11.00 Wib.

Selanjutnya Amzal mengutip peraturan perundangan yang melarang pungutan liar sekolah seperti Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendikbud No 44 tahun 2012 tentang Pedoman Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Bidang pendidikan Sarang Lidi, Yuliani menyebutkan selama ini bantuan BOS pemerintah sudah terbilang mencukupi. Dana sekolah berasal dari propinsi dan, BOS dari kabupaten masing-masing.
“ Dana BOS untuk SMA Rp 1,2 juta, untuk dana propinsi sekitar Rp 750 ribu belum juga dari BOSdanya masing-masing,” tutur Yuliani.

Yuliani juga menyanyangkan pihak sekolah kurang tranparansi tentang dana BOS di sekolah terkait. Pertemuan wali murid hanya membahas biaya operasional sekolah tidak menyinggung dana BOS yang dimiliki sekolah.

Mengenai maraknya praktek pungutan liar di sekolah negeri, saat ditemui koranopini.com pihak Disdikpora DIY belum memberikan konfirmasi.

|Winda Efanur FS|

back to top