Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Pungli sekolah melanggar Permendikbud, sekolah terancam sanksi..

Pungli sekolah melanggar Permendikbud, sekolah terancam sanksi..

Jogjakarta-KoPi| Merajalelanya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri tidak memiliki dasar hukum. Bahkan berdasarkan Permendikbud No 60 Tahun 2011 jelas disebutkan bahwa sekolah yang memungut biaya dari peserta didik bisa terkena sanksi. Sanksi berupa pengembalian pungutan sepenuhnya, mutasi hingga tindakan administratif lainnya.

Direktur LBH Jogjakarta Amzal Wahyudin memaparkan sekolah mengambil dua jenis pungutan. Pertama, pungutan investasi berupa uang bangunan, dan reparasi taman. Kedua, uang opersional berupa uang ekstrakurikuler, dan pelatihan lainnya.

“ Sekolah negeri SD, SMP, SMA dilarang untuk memunugut biaya apapun dari komponen investasi atau kononen sekolah, soalnya sudah ada dana BOS untuk menutupi biaya di dua kompnen itu, jadi menurut kita (BLH) ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali,” papar Amzal saat konferensi pers di kantor BLH pukul 11.00 Wib.

Selanjutnya Amzal mengutip peraturan perundangan yang melarang pungutan liar sekolah seperti Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendikbud No 44 tahun 2012 tentang Pedoman Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Bidang pendidikan Sarang Lidi, Yuliani menyebutkan selama ini bantuan BOS pemerintah sudah terbilang mencukupi. Dana sekolah berasal dari propinsi dan, BOS dari kabupaten masing-masing.
“ Dana BOS untuk SMA Rp 1,2 juta, untuk dana propinsi sekitar Rp 750 ribu belum juga dari BOSdanya masing-masing,” tutur Yuliani.

Yuliani juga menyanyangkan pihak sekolah kurang tranparansi tentang dana BOS di sekolah terkait. Pertemuan wali murid hanya membahas biaya operasional sekolah tidak menyinggung dana BOS yang dimiliki sekolah.

Mengenai maraknya praktek pungutan liar di sekolah negeri, saat ditemui koranopini.com pihak Disdikpora DIY belum memberikan konfirmasi.

|Winda Efanur FS|

back to top