Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Pungli sekolah melanggar Permendikbud, sekolah terancam sanksi..

Pungli sekolah melanggar Permendikbud, sekolah terancam sanksi..

Jogjakarta-KoPi| Merajalelanya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri tidak memiliki dasar hukum. Bahkan berdasarkan Permendikbud No 60 Tahun 2011 jelas disebutkan bahwa sekolah yang memungut biaya dari peserta didik bisa terkena sanksi. Sanksi berupa pengembalian pungutan sepenuhnya, mutasi hingga tindakan administratif lainnya.

Direktur LBH Jogjakarta Amzal Wahyudin memaparkan sekolah mengambil dua jenis pungutan. Pertama, pungutan investasi berupa uang bangunan, dan reparasi taman. Kedua, uang opersional berupa uang ekstrakurikuler, dan pelatihan lainnya.

“ Sekolah negeri SD, SMP, SMA dilarang untuk memunugut biaya apapun dari komponen investasi atau kononen sekolah, soalnya sudah ada dana BOS untuk menutupi biaya di dua kompnen itu, jadi menurut kita (BLH) ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali,” papar Amzal saat konferensi pers di kantor BLH pukul 11.00 Wib.

Selanjutnya Amzal mengutip peraturan perundangan yang melarang pungutan liar sekolah seperti Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendikbud No 44 tahun 2012 tentang Pedoman Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Bidang pendidikan Sarang Lidi, Yuliani menyebutkan selama ini bantuan BOS pemerintah sudah terbilang mencukupi. Dana sekolah berasal dari propinsi dan, BOS dari kabupaten masing-masing.
“ Dana BOS untuk SMA Rp 1,2 juta, untuk dana propinsi sekitar Rp 750 ribu belum juga dari BOSdanya masing-masing,” tutur Yuliani.

Yuliani juga menyanyangkan pihak sekolah kurang tranparansi tentang dana BOS di sekolah terkait. Pertemuan wali murid hanya membahas biaya operasional sekolah tidak menyinggung dana BOS yang dimiliki sekolah.

Mengenai maraknya praktek pungutan liar di sekolah negeri, saat ditemui koranopini.com pihak Disdikpora DIY belum memberikan konfirmasi.

|Winda Efanur FS|

back to top