Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pendidikan anak-anak Moro-Moro terancam

Pendidikan anak-anak Moro-Moro terancam

Siaran Press

Moro-Moro- KoPi- Ratusan anak-anak sekolah di Moro-Moro Register 45, Mesuji Lampung tampaknya harus menghadapi perlakuan yang tak adil dan diskriminatif. Konflik agraria yang tak kunjung usai menyebabkan anak-anak di wilayah Moro-Moro terus-menerus berada dalam situasi yang rentan.

Humas PPMWS, Eko Badai, mengatakan, beberapa waktu terakhir beredar kabar bahwa Kepala Dinas Pendidikan Mesuji mewacanakan tahun ajaran baru sekolah-sekolah dasar  yang berada di wilayah Moro-Moro tidak boleh lagi menginduk ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Mesuji. Hal ini berarti bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji secara sistematis berupaya menghambat pendidikan bagi anak-anak di Moro-Moro.

Bila ini terjadi, ratusan anak dipastikan akan terancam putus sekolah. Informasi ini sendiri menurutnya telah beredar di masyarakat Moro-Moro. Kami,Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS) mempertanyakan informasi ini, apabila benar adanya maka hal tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi,UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak,kata Eko.

Kami berharap hal ini tidak akan terjadi,ungkap Eko. Hak Untuk Mendapat Pendidikan adalah hak setiap anak dan hal tersebut diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Kami memandang konflik agraria yang terjadi seharusnya tidak menghambat hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Kami berharap tindakan-tindakan anti konstitusi dan peraturan perundang-undangan ini tidaklah terjadi,bukankah wajib belajar adalah program pemerintah,dan selama ini penyelenggaraan pendidikan di Moro-Moro tidak pernah bermasalah,tanya Eko.

Sejauh ini ada tiga sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama di wilayah Moro-Moro.Sekolah-sekolah ini menjadi tumpuan bagi ratusan anak-anak moro-moro untuk mendapatkan pendidikan selama lima belas tahun terakhir. Sekolah-sekolah yang dibangun swadaya oleh masyarakat ini telah melahirkan ratusan alumni,beberapa diantaranya bahkan telah berhasil masuk p‎erguruan tinggi.

Humas PPMWS

back to top