Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Pendidikan anak-anak Moro-Moro terancam

Pendidikan anak-anak Moro-Moro terancam

Siaran Press

Moro-Moro- KoPi- Ratusan anak-anak sekolah di Moro-Moro Register 45, Mesuji Lampung tampaknya harus menghadapi perlakuan yang tak adil dan diskriminatif. Konflik agraria yang tak kunjung usai menyebabkan anak-anak di wilayah Moro-Moro terus-menerus berada dalam situasi yang rentan.

Humas PPMWS, Eko Badai, mengatakan, beberapa waktu terakhir beredar kabar bahwa Kepala Dinas Pendidikan Mesuji mewacanakan tahun ajaran baru sekolah-sekolah dasar  yang berada di wilayah Moro-Moro tidak boleh lagi menginduk ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Mesuji. Hal ini berarti bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji secara sistematis berupaya menghambat pendidikan bagi anak-anak di Moro-Moro.

Bila ini terjadi, ratusan anak dipastikan akan terancam putus sekolah. Informasi ini sendiri menurutnya telah beredar di masyarakat Moro-Moro. Kami,Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS) mempertanyakan informasi ini, apabila benar adanya maka hal tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi,UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak,kata Eko.

Kami berharap hal ini tidak akan terjadi,ungkap Eko. Hak Untuk Mendapat Pendidikan adalah hak setiap anak dan hal tersebut diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Kami memandang konflik agraria yang terjadi seharusnya tidak menghambat hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Kami berharap tindakan-tindakan anti konstitusi dan peraturan perundang-undangan ini tidaklah terjadi,bukankah wajib belajar adalah program pemerintah,dan selama ini penyelenggaraan pendidikan di Moro-Moro tidak pernah bermasalah,tanya Eko.

Sejauh ini ada tiga sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama di wilayah Moro-Moro.Sekolah-sekolah ini menjadi tumpuan bagi ratusan anak-anak moro-moro untuk mendapatkan pendidikan selama lima belas tahun terakhir. Sekolah-sekolah yang dibangun swadaya oleh masyarakat ini telah melahirkan ratusan alumni,beberapa diantaranya bahkan telah berhasil masuk p‎erguruan tinggi.

Humas PPMWS

back to top