Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Pendidikan anak-anak Moro-Moro terancam

Pendidikan anak-anak Moro-Moro terancam

Siaran Press

Moro-Moro- KoPi- Ratusan anak-anak sekolah di Moro-Moro Register 45, Mesuji Lampung tampaknya harus menghadapi perlakuan yang tak adil dan diskriminatif. Konflik agraria yang tak kunjung usai menyebabkan anak-anak di wilayah Moro-Moro terus-menerus berada dalam situasi yang rentan.

Humas PPMWS, Eko Badai, mengatakan, beberapa waktu terakhir beredar kabar bahwa Kepala Dinas Pendidikan Mesuji mewacanakan tahun ajaran baru sekolah-sekolah dasar  yang berada di wilayah Moro-Moro tidak boleh lagi menginduk ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Mesuji. Hal ini berarti bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji secara sistematis berupaya menghambat pendidikan bagi anak-anak di Moro-Moro.

Bila ini terjadi, ratusan anak dipastikan akan terancam putus sekolah. Informasi ini sendiri menurutnya telah beredar di masyarakat Moro-Moro. Kami,Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS) mempertanyakan informasi ini, apabila benar adanya maka hal tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi,UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak,kata Eko.

Kami berharap hal ini tidak akan terjadi,ungkap Eko. Hak Untuk Mendapat Pendidikan adalah hak setiap anak dan hal tersebut diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Kami memandang konflik agraria yang terjadi seharusnya tidak menghambat hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Kami berharap tindakan-tindakan anti konstitusi dan peraturan perundang-undangan ini tidaklah terjadi,bukankah wajib belajar adalah program pemerintah,dan selama ini penyelenggaraan pendidikan di Moro-Moro tidak pernah bermasalah,tanya Eko.

Sejauh ini ada tiga sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama di wilayah Moro-Moro.Sekolah-sekolah ini menjadi tumpuan bagi ratusan anak-anak moro-moro untuk mendapatkan pendidikan selama lima belas tahun terakhir. Sekolah-sekolah yang dibangun swadaya oleh masyarakat ini telah melahirkan ratusan alumni,beberapa diantaranya bahkan telah berhasil masuk p‎erguruan tinggi.

Humas PPMWS

back to top