Menu
Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Australia 1972 cacat hukum

Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Austr…

Kupang-KoPi| Penulis Bu...

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tidur untuk pertanian

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tid…

Akademi Militer - Gubernu...

Gus Ipul berharap semua terbiasa baca shalawat

Gus Ipul berharap semua terbiasa ba…

  Surabaya-KoPi| Wa...

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Sleman-KoPi| Universita...

Teliti isu multikultur dalam film Indonesia

Teliti isu multikultur dalam film I…

Bantul-KoPi| Sejarah pe...

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Sektor UMKM

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Se…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan kedaulatan Laut Timor

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan k…

Kupang-KoPi|Pembela nel...

Kapolda DIY segera lakukan operasi pasar kontrol harga beras

Kapolda DIY segera lakukan operasi …

Sleman-KoPi|Kepala Pold...

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY digeser

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY d…

Sleman-KoPi|Polda DIY m...

Pengedar Sabu di Sleman berhasil ditangkap jajaran Polres Sleman

Pengedar Sabu di Sleman berhasil di…

Sleman-KoPi| Satuan res...

Prev Next

Pemerhati: Pemerintah tidak konsisten terapkan kurikulum pembelajaran

Pemerhati: Pemerintah tidak konsisten terapkan kurikulum pembelajaran

Jogja-KoPi| Pemerhati Pendidikan dari Universitas Pelita Harapan (UPH)-Jakarta, Upi Isabella Rea menilai pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kurikulum pembelajaran kepada siswa-siswi di seluruh wilayah Indonesia. Melalui beberapa perubahan kurikulum dan rencana pengajaran kepada murid, terlihat jelas inkonsistensi yang dijalankan.

“Bisa disimpulkan bahwa pergantian pemerintahan akan mengganti kurikulum pendidikan. Jadi kita sulit mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran siswa-siswi tingkat dasar hingga menengah atas,” ujar dia dalam siaran persnya saat diskusi ‘Membedah Kebijakan 5 Hari Sekolah’, di Yogyakarta. Rabu (14/06/2017).

Ia mengatakan, selama ini guru kerap direpotkan dengan perubahan dari setiap kurikulum yang akan diajarkan kepada siswa-siswi. Sehingga mengurangi fokus dan perhatian guru untuk mendalami materi pembelajaran. Sementara itu, siswa-siswi juga diberi banyak tugas dan latihan kerja sebagai salah satu pengalihan tanggungjawab guru yang kurang memahami content kurikulum baru yang akan diajarkan.

“Akibatnya, banyak murid yang sebenarnya kurang memahami esensi dari pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah,” kata Upi yang juga mahasiswa Program Doktor Pengkajian Amerika Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Implikasinya, lanjut dia, ketika siswa-siswi tersebut masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, akan terlihat jelas bahwa pemahaman mereka akan materi pembelajaran di tingkat sebelumnya, sangat lemah.

“Ini ironis dan harus ada solusi jangka panjang. Ini semua berasal dari perubahan kurikulum yang kerap dilakukan pemerintah sehingga guru tidak konfiden mengajar materi yang benar-benar telah dikuasainya,” ungkap Upi.

5 hari sekolah

Terkait rencana pemerintah yang akan menerapkan 5 hari sekolah mulai tahun ajaran 2017/2018, Upi menilai kebijakan tersebut memiliki perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai, kebijakan itu hanya dalih pemerintah untuk mengalihkan rencana full day school yang sebelumnya telah ditolak penerapannya, lalu kini menggantinya dengan 5 hari sekolah. Apalagi keputusan penerapannya tidak lebih dulu menampung aspirasi masyarakat luas.

Masyarakat lainnya, lanjut Upi, menilai kebijakan 5 hari sekolah merupakan kebijakan tepat yang bisa diterapkan. Mengingat setiap keluarga memerlukan waktu bersama-sama dengan anggota keluarganya pada hari Sabtu dan Minggu.

“Menurut kami, kebijakan full day school maupun 5 hari sekolah yang akan diterapkan tahun ini, sebaiknya benar-benar dipertimbangkan matang. Sehingga sekali lagi, pemerintah hanya akan menjadikan siswa-siswi sebagai kelinci percobaan. Padahal di tangan siswa-siswi saat inilah masa depan bangsa kita,” tegas Upi.

Konsistensi kurikulum

Ia mendorong agar pemerintah segera memberlakukan kurikulum secara konsisten untuk jangka waktu panjang. Sehingga guru dan murid dapat menyerap ilmu yang diajarkan secara optimal.

Beberapa negara maju, kata dia, sejak awal pembangunan pendidikannya berkomitmen kuat untuk menjalankan kurikulum yang telah disepakati sejak awal. Sehingga perubahan yang negara itu lakukan hanyalah perubahan minor yang tidak mengganggu content kurikulum itu sendiri, seperti Amerika Serikat.

“Sektor pendidikan seharusnya dijauhkan dari ranah politik, meskipun didalamnya mengandung pendidikan politik. Tujuannya, agar siswa-siswi kita menjadi subjek pembelajaran itu sendiri, sebagai pilar pembangunan bangsa kedepan,” tandas Upi.

back to top