Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Ombudsman temukan potensi manipulasi data PPDB di dua kabupaten DIY

Ombudsman temukan potensi manipulasi data PPDB di dua kabupaten DIY
Jogja-KoPi|Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Budi Masthuri temukan potensi ketidak akuratan yang mengarah pada manipulasi pada PPDB SD dan SMP di DIY.
 
Berdasarkan pemantuan ORI pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di empat Kabupaten DIY pada Rabu (5/7),  2 Kabupaten di DIY yaitu Kulonprogo dan Bantul memiliki potensi manipulasi pada penentuan jarak atau Zonasi tempat tinggal calon siswa dengan lokasi sekolah.
 
Seperti di SDN Prembulan Kulonprogo,meski terhitung 28 siswa sudah terdaftar berdasarkan usia dan jarak dengan sekolah,namun ORI menemukan perhitungan jarak menggunakan perkiraan bukan alat ukur jarak pasti.
 
"Namun dari pantuan Tim Ombudsman, jarak sekolah dengan rumah calon siswa msh berdasarkan "kira",belum ada alat ukur jarak yang pasti,"ujar Budi saat menyampaikan hasil pemantuan via Grup Wartawan Whatsapp.
 
Budi juga menjelaskan pada  temuan PPDB di salah satu SMP Bantul, Tim ombudsman belum menemukan adanya sistem baku untuk memverifikasi dan mevalidasi jarak yang tertera dari surat Keterangan Lurah.
 
Akibatnya terdapat  4 siswa SMP N Pandak Bantul memiliki data zonasi yang tidak sesuai saat mendaftar. 
 
Dua calon siswa tertera pada surat keterangan yang  memiliki jarak dekat dari sekolah setelah ditelusur ternyata bertempat tinggal jauh dari sekolah dan otomatis tidak diterima.
 
Sementara 2 calon siswa lainnya bernasib sebaliknya ,saat di Surat keterangan tertera jauh ternyata bertempat tinggal dekat dengan sekolah.
 
"Sehingga yang awalnya tidak masuk zonasi kemudian menjadi masuk memenuhi syarat zonasi dan akhirnya diusulkan diterima,"lanjutnya 
 
Dari temuan-temuan inilah ,Budi menuturkan Tim Ombudsman berencana segera menggelar investigasi lanjutan ke sekolah dan kelurahan untuk menemukan adanya kemungkinan potensi kecurangan seperti suap.
 
Ia pun mengimbuhkan masalah terbesarnya dihadapi pada PPDB dan pihaknya adalah ketidak akuratan menentukan jarak zonasi.
 
"Namun tidak menutup kemungkinan ada juga latar belakang kolusi,nepotisme sampai korupsi (suap),"imbuhnya .
 
ORI sendiri memberi  2 masukkan kepada Pemkab seluruh Kabupaten atau kota setelah pemantuan dilaksanakan hari ini.
 
Pertama khusus kepada dinas pendidikan diharapkan agar tetap memegang komitmen menyelenggarakan PPDB yang bersih dan bebas maladministrasi.
 
Kedua,Penerapan Sistem zonasi diharapkan agar dilengkapi dengan instrumen atau sistem yang memungkinkan sekolah atau dinas mampu melakukan verifikasi dan validasi.
 
"Sehingga kedepan instrumennya tidak cukup hanya mengandalkan Surat keterangan Lurah atau Sejenisnya,"pungkasnya. | Syidiq Syaiful Ardli
 
back to top