Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Migas harus dikuasai negara untuk sejahterakan rakyat

Migas harus dikuasai negara untuk sejahterakan rakyat

Bantul-KoPi|Migas (minyak dan gas) merupakan Sumber Daya Alam strategis dan merupakan komoditas vital yang menguasai hidup orang banyak. Sektor migas juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga sektor tersebut harus dikuasai oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Sulistiowati, Dosen Hukum UGM, dalam Focus Group Discussion (FGD) Menemukan Desain Konstitusional Tata Kelola Migas, di Ruang Sidang Hukum gedung E lantai 3, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu (8/10). Agenda FGD tersebut merupakan kerjasama Fakultas Hukum UMY, Pusat Studi Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat UMY, dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dalam pemaparannya Sulis juga menyampaikan bahwa industri sektor migas sangatlah vital sehingga pengelolaan terhadapnya pun harus maksimal. "Karena industri ini sangat vital, maka harapannya pengembangan industri bisa untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu pengelolaannya oleh pemerintah harus maksimal," jelas Sulis.

Dalam penjelasannya, Sulis juga menerangkan dua fase tahapan pengelolaan migas, yakni fase upstream (hulu) dan fase downstream (hilir). "Tahap upstream merupakan tahap eksplorasi, dan menggali. Mencari dimana lokasi-lokasi yang terdapat minyaknya. Kalau ada minyaknya, baru dilifting atau diangkat. Setelah itu delivery, diangkut dengan shipping dengan kapal," jelas Sulis.

Proses pengangkatan minyak yang pertama kali, disebut Sulis sebagai First Step Petrolium. "First Step Petrolium itu yang harus digunakan untuk konsumsi domestik. Istilahnya Domestic Market Obligation (DMO), atau kewajiban untuk mensupply pasar-pasar domestik. Baru kalau sudah memenuhi kebutuhan domestik dan ada sisa, itu akan di ekspor," jelas Sulis.

Dalam putusan MK No.36/PUU-X/2012 dijelaskan bahwa penguasaan migas dimaknai dalam lima hal. Pertama mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemeritnah dan regulasi oleh Pemerintah. Ketiga, fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh Negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie).

"Sedangkan makna keempat adalah fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan yang melaluinya negara, lebih spesifik lagi pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan. Kelima, fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara, atau pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat," tutup Sulis.

Ketua pusat studi hukum dan kesejahteraan masyarakat, Fakultas Hukum UMY, Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, SH., M.Hum., menjelaskan tujuan dari diadakannya FGD tersebut oleh Pusat Studi Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat FH UMY.

"Diskusi ini diadakan berdasarkan pada fakta-fakta normatif dimana semua bangsa membangun negara untuk menciptakan kesejahteraan. Maka siapa yang bertanggung jawab? Ekonomi, politik, atau hukum? Dari Hipotesis ini kami adakan FGD ini untuk mengkritisi dan menganalisis regulasi apakah punya dampak pada kesejahteraan sosial," jelas Mukti.

back to top