Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Kurikulum Ekonomi Syariah di Indonesia Perlu Diperbarui

Kurikulum Ekonomi Syariah di Indonesia Perlu Diperbarui

Bantul-KoPi| Mahasiswa tingkat sarjana di Indonesia dinilai terlalu banyak dibebani dengan banyaknya jumlah mata kuliah. Hal ini dinilai tidak efektif jika dibandingkan dengan jumlah total Satuan Kredit Semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Oleh karenanya, kurikulum perguruan tinggi, khususnya pada program studi Ekonomi Syariah harus diperbarui.

Hal tersebut yang disampaikan oleh Prof. Sutrisno, perwakilan dari Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhamamdiyah dalam Koordinasi Forum Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Ruang Sidang AR. Fakhrudin A lantai 5 pada Jum'at (05/11). Dalam sambutannya, Sutrisno banyak memaparkan permasalahan terkait kurikulum Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini.

"Mahasiswa tingkat sarjana itu diwajibkan untuk menyelesaikan 144 SKS dalam jangka waktu maksimal 7 tahun. Sedangkan 144 SKS itu rata-rata oleh perguruan tinggi dibagi kedalam 70 mata kuliah, dengan masing-masing mata kuliah 2 SKS. Itu (mata kuliah) terlalu banyak. Harusnya 144 SKS itu terdiri dari 30 sampai 40 mata kuliah saja," tegas Sutrisno.

Sutrisno juga memaparkan bahwa pakar dari luar negeri pernah mereview mata kuliah di Indonesia dan menilai dengan banyaknya jumlah mata kuliah maka akan terjadi overlapping. "Nanti apa yang akan diajarkan pada program S2 sudah diajarkan semuanya di S1. Harusnya mata kuliahnya dikurangi satu pertiganya, sehingga bobot SKS-nya jadi tiga atau 4," ujar Sutrisno.

Penjelasan terkait kurikulum oleh perwakilan Majelis Dikti Muhammadiyah tersebut merupakan rangkaian Koordinasi Forum Ekonomi Syariah dan Workshop Kurikulum Perguruan Tinggi Muhamamdiyah se-Indonesia. Forum tersebut diikuti oleh dua perwakilan dari masing-masing PTM yang memiliki program studi Ekonomi Syariah atau Muamalat.

Dyah Pikanthi Diwanti,S.E., M.M., selaku ketua panitia menjelaskan bahwa forum yang diadakan di UMY kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan forum-forum Ekonomi Syariah yang diadakan di Jakarta di Universitas Muhammadiyah Jakarta beberapa waktu lalu. "Acara ini akan dilaksanakan dari tanggal 4 hingga 5 November, dengan agenda membahas dan mendiskusikan kurikulum program studi Ekonomi Syariah yang sesuai dengan KPT sendiri," jelas Dyah.

Selain pembahasan terkait kurikulum, Dyah menyebutkan pada akhir agenda juga akan dicetuskan Asosiasi Ekonomi Syariah oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah. "Harapannya kedepannya kami dapat lebih saling bersilaturrahmi dan berdiskusi untuk mengembangkan program studi Ekonomi Syariah pada tiap Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Dan kedepannya kami juga memahamkan bahwa program studi Ekonomi Syariah tidak melulu dalam hal perbankan saja," jelas Dyah.| Deansa

back to top