Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Indonesia mengalami obesitas peraturan

Indonesia mengalami obesitas peraturan

Jogja-KoPi| Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos,. M.Si, Direktur Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri, dalam seminar Dies Natalis ke 67, bertempat di Auditorium Koinania UKDW, Kamis (9/2) mengatakan bahwa Indonesia mengalami obesitas peraturan sehingga terjadi kebingungan dalam melaksanakan peraturan.

"Terjadi kebingungan dalam melaksanakan peraturan. Mau melaksanakan peraturan ini kena peraturan ini. Dalam membuat peraturan kurang adanya sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan lainnya," tambahnya.

Selain itu, menurut Prabowo Eka Soesanta baru-baru ini Kementrian Dalam Negeri telah menghapuskan 2023 peraturan, baik peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan menteri maupun peraturan gubernur yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan sebelumnya dan UU.

"Kami baru-baru ini menghapus 2023 peraturan, baik Perda, Permen, PP, maupun Pergub yg dianggap tidak sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang sudah ada. Saat ini kami juga sedang mengevaluasi 62 ribu peraturan bersama Kementrian HAM," jelasnya.

Obesitas peraturan di Indonesia menurutnya disebabkan oleh kekurangmampuan pemerintah daerah maupun lainnya untuk menghubungkan Pancasila dengan pasal-pasal. "Cara menghubungkan Pancasila dengan pasal-pasal menjadi masalah sendiri bagi pemerintah," tuturnya.

Selain itu, masalah keilmuan yang tidak memperkokoh filsafat dan falsafah Pancasila juga menjadikan peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan Pancasila.

Di sisi lain, Prabowo Eka Soesanta juga mengatakan bahwa suasana kebatinan dari pembuat peraturan yang mendahulukan kepentingan-kepentingan tertentu juga membuat peraturan yang dibuat jauh dari Pancasila, UUD serta peraturan sebelumnya.

Kemudian, penjiplakan Perda juga menjadi masalah dan penyebab dari obesitas peraturan di Indonesia.
"Yang paling parah adalah adanya penjiplakan Perda. Perda di daerah A di copy paste ke daerah B setelah adanya kunjungan," papar Prabowo Eka Soesanta.

back to top