Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Indonesia mengalami obesitas peraturan

Indonesia mengalami obesitas peraturan

Jogja-KoPi| Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos,. M.Si, Direktur Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri, dalam seminar Dies Natalis ke 67, bertempat di Auditorium Koinania UKDW, Kamis (9/2) mengatakan bahwa Indonesia mengalami obesitas peraturan sehingga terjadi kebingungan dalam melaksanakan peraturan.

"Terjadi kebingungan dalam melaksanakan peraturan. Mau melaksanakan peraturan ini kena peraturan ini. Dalam membuat peraturan kurang adanya sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan lainnya," tambahnya.

Selain itu, menurut Prabowo Eka Soesanta baru-baru ini Kementrian Dalam Negeri telah menghapuskan 2023 peraturan, baik peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan menteri maupun peraturan gubernur yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan sebelumnya dan UU.

"Kami baru-baru ini menghapus 2023 peraturan, baik Perda, Permen, PP, maupun Pergub yg dianggap tidak sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang sudah ada. Saat ini kami juga sedang mengevaluasi 62 ribu peraturan bersama Kementrian HAM," jelasnya.

Obesitas peraturan di Indonesia menurutnya disebabkan oleh kekurangmampuan pemerintah daerah maupun lainnya untuk menghubungkan Pancasila dengan pasal-pasal. "Cara menghubungkan Pancasila dengan pasal-pasal menjadi masalah sendiri bagi pemerintah," tuturnya.

Selain itu, masalah keilmuan yang tidak memperkokoh filsafat dan falsafah Pancasila juga menjadikan peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan Pancasila.

Di sisi lain, Prabowo Eka Soesanta juga mengatakan bahwa suasana kebatinan dari pembuat peraturan yang mendahulukan kepentingan-kepentingan tertentu juga membuat peraturan yang dibuat jauh dari Pancasila, UUD serta peraturan sebelumnya.

Kemudian, penjiplakan Perda juga menjadi masalah dan penyebab dari obesitas peraturan di Indonesia.
"Yang paling parah adalah adanya penjiplakan Perda. Perda di daerah A di copy paste ke daerah B setelah adanya kunjungan," papar Prabowo Eka Soesanta.

back to top