Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Ganjar Pranowo: Pemberantasan korupsi harus melibatkan tiga pilar

Ganjar Pranowo: Pemberantasan korupsi harus melibatkan tiga pilar

Jogja-KoPi| Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) ikut bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi melalui seminar regional dengan tajuk, “Urgensi Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan”.

Seminar diselenggarakan di Kampus III, Gedung Bonaventura, Jl. Babarsari 44, pada Selasa, 23 Agustus 2016. Adapun para pembicara yang hadir dalam acara ini adalah; H. Ganjar Pranowo, SH. MIP. (Gubernur Jawa Tengah); Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH. LL.M.(Direktur PUKAT UGM); Dr. W. Riawan Tjandra, SH. (Dosen FH UAJY) serta Staf Biro Hukum KPK.

Riawan Tjandra mengatakan bahwa publik memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga-lembaga tertentu untuk memberantas korupsi, tapi justru dilukai perasaannya oleh lembaga-lembaga tersebut yang justru menjadi sumber korupsi.

"Paradoks pemberantasan korupsi ini juga telah menafikan berbagai upaya pemerintah yang secara bersamaan dengan pemberantasan korupsi melakukan pembenahan sistem administrasi negara melalui reformasi birokrasi, reformasi sistem politik, reformasi hukum, dan reformasi keuangan negara." katanya dalam sesi seminar.

Adapun Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa konsep akuntabilitas governance merupakan pertanggungjawaban kolektif tiga pilar yaitu masyarakat, pemerintah dan sektor usaha.

Sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah yang selama ini bersifat eksklusif dan vertikal perlu diperluas dan dilengkapi dengan model pertanggungjawaban horizontal yaitu dari pemerintah kepada kedua unsur governance yang lain secara sinergis.

Pemberantasan korupsi juga memerlukan peran aktif masyarakat sipil yang perlu secara positif dirumuskan dalam format yang terstruktur dan melembaga bersama dengan pemerintah.

“Governance dapat mengambil bentuk social audit secara transparan dan rutin terhadap pemerintah serta program-program pembangunan sebagai bentuk upaya kontrol dan pemberantasan korupsi.” tegasnya.

back to top