Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Ganjar Pranowo: Pemberantasan korupsi harus melibatkan tiga pilar

Ganjar Pranowo: Pemberantasan korupsi harus melibatkan tiga pilar

Jogja-KoPi| Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) ikut bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi melalui seminar regional dengan tajuk, “Urgensi Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan”.

Seminar diselenggarakan di Kampus III, Gedung Bonaventura, Jl. Babarsari 44, pada Selasa, 23 Agustus 2016. Adapun para pembicara yang hadir dalam acara ini adalah; H. Ganjar Pranowo, SH. MIP. (Gubernur Jawa Tengah); Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH. LL.M.(Direktur PUKAT UGM); Dr. W. Riawan Tjandra, SH. (Dosen FH UAJY) serta Staf Biro Hukum KPK.

Riawan Tjandra mengatakan bahwa publik memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga-lembaga tertentu untuk memberantas korupsi, tapi justru dilukai perasaannya oleh lembaga-lembaga tersebut yang justru menjadi sumber korupsi.

"Paradoks pemberantasan korupsi ini juga telah menafikan berbagai upaya pemerintah yang secara bersamaan dengan pemberantasan korupsi melakukan pembenahan sistem administrasi negara melalui reformasi birokrasi, reformasi sistem politik, reformasi hukum, dan reformasi keuangan negara." katanya dalam sesi seminar.

Adapun Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa konsep akuntabilitas governance merupakan pertanggungjawaban kolektif tiga pilar yaitu masyarakat, pemerintah dan sektor usaha.

Sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah yang selama ini bersifat eksklusif dan vertikal perlu diperluas dan dilengkapi dengan model pertanggungjawaban horizontal yaitu dari pemerintah kepada kedua unsur governance yang lain secara sinergis.

Pemberantasan korupsi juga memerlukan peran aktif masyarakat sipil yang perlu secara positif dirumuskan dalam format yang terstruktur dan melembaga bersama dengan pemerintah.

“Governance dapat mengambil bentuk social audit secara transparan dan rutin terhadap pemerintah serta program-program pembangunan sebagai bentuk upaya kontrol dan pemberantasan korupsi.” tegasnya.

back to top