Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

BPJS perlu diedukasikan, bukan disosialisasikan

BPJS perlu diedukasikan, bukan disosialisasikan

Bantul-KoPi| JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Seiring dengan dimulainya JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Namun, dalam prakteknya hingga sekarang kesadaran masyarakat mengenai program JKN maupun BPJS masih rendah. BPJS harus diedukasikan, bukan lagi hanya disosialisasikan. Kebijakan terkait peraturan penyelenggaraan jaminan kesehatan penting untuk dibahas karena saat ini implementasi dari BPJS Kesehatan di Indonesia masih banyak kekurangan dan kendala.

Hal ini disampaikan Dr. Dyah Mutyarin M.Si, selaku Direkur Magister Ilmu Pemerintahan UMY sekaligus narasumber dalam seminar bertajuk “Joint International Seminar on Health Policy, Administrative Reform and Parliament in Thailand” di Ruang Sidang Amphiteater Gedung Pascasarjana UMY lt. 4, Jumat (23/12). Seminar ini merupakan hasil kerjasama antara program Magister Ilmu Pemerintahan UMY dengan Faculty of Political Science Thammasat University, Thailand.

Dyah menilai Thailand lebih sukses dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Untuk itu, menurutnya Indonesia harus membenahi program jaminan kesehatannya. “Tidak salahnya kita mencontoh Thailand. Bagaimana Pemerintah seiring berkembangnya waktu harus mengevaluasi diri, dan mengelola kebijakan sosial yang baik bagi penyelenggaraan JKN,” tambahnya.

Sementara, Prof. Amporn Tamronglak Ph.D dari Thammasat University, Thailand menyatakan keberhasilan proram JKN di Thailand tidak lepas dari kerjasama pemerintah dengan masyarakat. “Kebijakan tentang JKN atau yang sering kami sebut sebagai National System Health Coverage telah berjalan 12 tahun. Pemerintah telah mengalami proses pembelajaran yang sangat banyak. Hal ini merupakan hasil kerjasama antara politisi, teknokrat, birokrat dan masyarakat Thailand sendiri,” paparnya.

“Undang-undang tentang Health Coverage dimulai pada tahun 2002, diawali sebanyak 13 provinsi yang diadakan pilot project sebagai langkah awal. Baru setelah dua tahun seluruh penduduk Thailand tercover. Dana untuk Health Coverage diambil dari pajak Negara. Sejauh ini ada tiga skema dalam health cover, yaitu untuk PNS, Swasta dan Masyarakat Umum," lanjut dia.

Amporn menambahkan dalam konklusinya bahwa saat ini program health coverage akan disinergikan dengan Ekonomi. “Saat ini kami mempunyai raja baru, akan ada bentuk konstitusi baru dan amandemen nasional yang berfokus pada sinergi Antara Health Coverage Program dan Ekonomi Rakyat,” imbuhnya. |Bagas|

back to top