Menu
Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Prev Next

Yusril Ihza Mahendra: Beranikah Jokowi terbitkan Perpres Partai Golkar AL?

Yusril Ihza Mahendra: Beranikah Jokowi terbitkan Perpres Partai Golkar AL?

KoPi| Yusril Ihza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara, menanggapi berita tentang keputusan Presiden Jokowi membuat peraturan presiden tentang kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono.

Keputusan yang disampaikan Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3) kemarin merupakan hal yang sangat mengherankan, tulis Yusril dalam cuitnya di twitter pagi ini (18-3-2015).

Yusril mempertanyakan dasar hukum apa yang digunakan Menkumham dalam mensahkan kepengurusan Parpol gunakan Peraturan Presiden atau Perpres.  Sementara UU Parpol mengatur bahwa untuk mendaftarkan pengurus parpol dilakukan ke Kemenhumkam bukan ke Presiden.

Menurut Yusril, mustahil Presiden akan menerbitkan Perpres dalam mensahkan pendaftaran pengurus parpol. Karena Perpres berisi norma yg bersifat mengatur. Perpres mustahil berisi penetapan, apalagi penetapan pengesahan pengurus parpol.

Dalam hal ini, Menkumham Yasonna  dianggap seperti tidak paham tugasnya sendiri, bahwa kewenangan mendaftarkan kepengurusan parpol ada pada dirinya sebagai Menkumham.

Untuk itu, Menkumhamlah yang harus terbitkan Kepmen, bukan Permen, tentang pencatatan pengurus parpol dan bukan presiden yang harus terbitkan Kepres.

Menkumham Yasonna memang tidak paham tugasnya atau mau lempar tanggungjawab kepada presiden akibat kesalahannya sendiri. Dia telah keliru mengambil langkah dlm preses pencatatan pengurus parpol baik pengurus PPP maupun Golkar, cuit Yusril Ihza Mahendra.

Dengan mengatakan Presiden akan terbitkan Perpres untuk daftarkan kepengurusan kubu AL, Yasonna over bola ke Jokowi. Akankah Jokowi menendang bola yg di over Yasonna? Kita tunggu saja apakah Jokowi berminat atau tidak hehehe..., akhir twit Yusril Ihza Mahendra| E Hermawan

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next