Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

WTT gugat SK ijin lokasi bandara gubernur ke PTUN

Perwakilan WTT Perwakilan WTT

Jogjakarta-KoPi| Wahana Tri Tunggal (WTT) didampingi LBH Jogja mendaftarkan gugatan SK Gubernur DIY, SUltan HB X tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan (IPL) bandara ke PTUN Jogja, Senin, (11/5). Sebelumnya petani Kulonprogo ini menggelar konferensi pers di kantor BLH Jogja pukul 10.00 menyatakan sikap keberatan dengan turunnya IPL gubernur.

SK Gubernur DIY Sultan HB X No. 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY, menetapkan 5 desa yakni Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo.

Meski IPL sudah turun sejak 31 Maret 2015 lalu, dan melegitimasi pembangunan bandara, warga WTT tetap menolak pembangunan bandara. IPL dinilai WTT sebagai cacat hukum.

Menurut kuasa hukum WTT, Rizky Fatahillah, mengatakan turunnya IPL bisa diartikan sebagai tindakan perampasan tanah. Pasalnya IPL tidak melalui prosedur yang benar.

“Ini upaya perampasan tanah, warga sangat bergantung dengan tanah. Kita menggugat. IPL yang dikeluarkan oleh gubernur DIY itu tidak prosedural, di dalamnya ada tahap sosialisasi dan konsultasi publik ini prasyarat benarnya IPL bisa keluar”, papar Rizky.

Rizky manambahkan banyak terjadi temuan di lapangan seperti sosialisasi tidak berjalan lancar. Sosialisasi tanggal 23 September 2014 warga WTT mendapat halangan menghadiri sosialisasi. Hal ini bertentangan dengan UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Guna Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berasaskan musyawarah.

“Dalam sosialisasi warga dihadapkan pada meja per meja, tidak terjadi proses musyawarah yag dialogis, yang setara. Dengan desain seperti ini maka tim percepatan yang dibuat oleh Gubernur untuk mengejar yang menghitung berapa yang setuju dan yang tidak setuju”, pungkas Rizky. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next