Menu
Menag RI: Agama menolak LGBT, tapi jangan jauhi pelakunya

Menag RI: Agama menolak LGBT, tapi …

Jogja-KoPi|Menteri Agam...

Gus Ipul akan perkuat pendidikan agama

Gus Ipul akan perkuat pendidikan ag…

Nganjuk-KoPi| Wakil Gub...

Menhub meminta PT KAI mengantisipasi bahaya longsor

Menhub meminta PT KAI mengantisipas…

Jogja-KoPi|Memasuki mus...

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah Kejuruan Industri

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah…

Jogja-KoPi|Kementerian ...

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari Komunikasi Interpersonal

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari…

Sleman-KoPi| Lulusan dari...

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untuk patroli di tutup tahun 2017

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untu…

Jogja-KoPi|Kepolisian R...

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald Trump sebagai orang gila

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald T…

Sleman-KoPi| Buya Ahmad...

Taiwan Higher Education Fair UMY tawarkan beasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Taiwan

Taiwan Higher Education Fair UMY ta…

Bantul-KoPi Universitas...

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota cipta…

Surabaya-KoPi| Sekdapro...

Mendikbub belum berlakukan UN model esai

Mendikbub belum berlakukan UN model…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Prev Next

Wiranto : Pemerintah akan libatkan KOMNAS HAM bila ada pelanggaran berat di Papua

Wiranto : Pemerintah akan libatkan KOMNAS HAM bila ada pelanggaran berat di Papua

Jogja-KoPi|Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan,Wiranto menegaskan bahwa Negara tidak akan meninggalkan Papua. Penegasan Wiranto ini untuk menanggapi beberapa konflik di Nabire yang memicu kerusuhan antara aparat keamanaan dan masyarakat inilah yang menjadi pemicu paham memerdekakan Papua dari Indonesia.

"Pemerintah tidak akan menutup mata, jika memang ada pelanggaran HAM berat maka kita akan melibatkan Komnas Ham,"ujarnya saat dijumpai di Gedung Convention Hall UIN Sunan Kalijaga,Rabu (9/8).

Wiranto pun memaparkan Papua ini selalu dipenuhi dengan kasus tuduhan pelanggaran HAM. Namun demikian tidak semua pelanggaran dan tindakan kriminal di Papua ini masuk ke dalam kategori kasus HAM berat. Sehingga pemerintah sendiri akan terus memilah segala kasus-kasus yang sedang terjadi di Papua.

Pemerintah tidak hanya berencana menginvestigasi segala kejadian di Papua, namun juga terbuka dalam menyampaikan temuannya. Wiranto menyampaikan tidak ingin sebuah konflik atau suatu kejadian besar terjadi di Papua untuk pertama kalinya.

"Kita tidak ingin suatu kejadian terjadi untuk pertama kali dan jika memang terjadi kita tidak akan menutup-nutupi,"ujarnya.

Wiranto menekankan pemerintah tidak memiliki niatan untuk meredam konflik Papua dengan tindak kekerasan militer atau bahkan membunuh warga Papua. Segala potensi konflik Papua sendiri akan diselesaikan dengan jalur hukum.

"Tidak ada perencanaan sistematis dari pemerintah untuk menghabisi warga kita sendiri atau melanggar HAM, karena Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia. Maka mereka harus merasa aman serta semua permasalahan harus diselesaikan dengan cara hukum, "tekannya.

Mantan Pamglima TNI ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti gerak melawan paham dan ancaman yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Pasalnya gerakan ini merupakan bagian dari gerakan bela negara yang di galakkan oleh dirinya sebagai Menkopolhukam. | Syidiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next