Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

Wiranto : Pemerintah akan libatkan KOMNAS HAM bila ada pelanggaran berat di Papua

Wiranto : Pemerintah akan libatkan KOMNAS HAM bila ada pelanggaran berat di Papua

Jogja-KoPi|Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan,Wiranto menegaskan bahwa Negara tidak akan meninggalkan Papua. Penegasan Wiranto ini untuk menanggapi beberapa konflik di Nabire yang memicu kerusuhan antara aparat keamanaan dan masyarakat inilah yang menjadi pemicu paham memerdekakan Papua dari Indonesia.

"Pemerintah tidak akan menutup mata, jika memang ada pelanggaran HAM berat maka kita akan melibatkan Komnas Ham,"ujarnya saat dijumpai di Gedung Convention Hall UIN Sunan Kalijaga,Rabu (9/8).

Wiranto pun memaparkan Papua ini selalu dipenuhi dengan kasus tuduhan pelanggaran HAM. Namun demikian tidak semua pelanggaran dan tindakan kriminal di Papua ini masuk ke dalam kategori kasus HAM berat. Sehingga pemerintah sendiri akan terus memilah segala kasus-kasus yang sedang terjadi di Papua.

Pemerintah tidak hanya berencana menginvestigasi segala kejadian di Papua, namun juga terbuka dalam menyampaikan temuannya. Wiranto menyampaikan tidak ingin sebuah konflik atau suatu kejadian besar terjadi di Papua untuk pertama kalinya.

"Kita tidak ingin suatu kejadian terjadi untuk pertama kali dan jika memang terjadi kita tidak akan menutup-nutupi,"ujarnya.

Wiranto menekankan pemerintah tidak memiliki niatan untuk meredam konflik Papua dengan tindak kekerasan militer atau bahkan membunuh warga Papua. Segala potensi konflik Papua sendiri akan diselesaikan dengan jalur hukum.

"Tidak ada perencanaan sistematis dari pemerintah untuk menghabisi warga kita sendiri atau melanggar HAM, karena Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia. Maka mereka harus merasa aman serta semua permasalahan harus diselesaikan dengan cara hukum, "tekannya.

Mantan Pamglima TNI ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti gerak melawan paham dan ancaman yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Pasalnya gerakan ini merupakan bagian dari gerakan bela negara yang di galakkan oleh dirinya sebagai Menkopolhukam. | Syidiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next