Menu
UGM naik menjadi peringkat teratas nasional tahun 2017

UGM naik menjadi peringkat teratas …

YOGYAKARTA, 21 AGUSTUS 20...

UMY berikan Hibah Mobil kepada MDMC

UMY berikan Hibah Mobil kepada MDMC

Bantul-KoPi| Sebagai Univ...

Haedar Nashir Ajak Maba UMY Jadi Intelegensia Muda Berkarakter Tradisi Besar

Haedar Nashir Ajak Maba UMY Jadi In…

Bantul-KoPi| Ketua Umum P...

Seminar COMICOS 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta

Seminar COMICOS 2017 Universitas At…

SLEMAN-Memasuki usianya y...

UMY Tradisikan Silaturahim Bersama Orangtua/Wali Mahasiswa Baru

UMY Tradisikan Silaturahim Bersama …

Bantul-KoPi| Tradisi baik...

Narsisme Politik dan Arsitektur Kemerdekaan

Narsisme Politik dan Arsitektur Kem…

Dewasa ini, kita sering d...

Komunitas Kali Bersih Magelang: Merdekakan Sungai Dari Sampah

Komunitas Kali Bersih Magelang: Mer…

Magelang-KoPi| Komunitas ...

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap rakitan sendiri ke Kompetisi Internasional

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap r…

Sleman-KoPi|Tim Bimasakti...

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam Tan buat ketan merah putih 17 meter

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam …

Jogja-KoPi|Untuk memperin...

Daging Kurban Disembelih Tidak Benar, Hukumnya Haram

Daging Kurban Disembelih Tidak Bena…

YOGYAKARTA, 15 AGUSTUS 20...

Prev Next

Wiranto : Pemerintah akan libatkan KOMNAS HAM bila ada pelanggaran berat di Papua

Wiranto : Pemerintah akan libatkan KOMNAS HAM bila ada pelanggaran berat di Papua

Jogja-KoPi|Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan,Wiranto menegaskan bahwa Negara tidak akan meninggalkan Papua. Penegasan Wiranto ini untuk menanggapi beberapa konflik di Nabire yang memicu kerusuhan antara aparat keamanaan dan masyarakat inilah yang menjadi pemicu paham memerdekakan Papua dari Indonesia.

"Pemerintah tidak akan menutup mata, jika memang ada pelanggaran HAM berat maka kita akan melibatkan Komnas Ham,"ujarnya saat dijumpai di Gedung Convention Hall UIN Sunan Kalijaga,Rabu (9/8).

Wiranto pun memaparkan Papua ini selalu dipenuhi dengan kasus tuduhan pelanggaran HAM. Namun demikian tidak semua pelanggaran dan tindakan kriminal di Papua ini masuk ke dalam kategori kasus HAM berat. Sehingga pemerintah sendiri akan terus memilah segala kasus-kasus yang sedang terjadi di Papua.

Pemerintah tidak hanya berencana menginvestigasi segala kejadian di Papua, namun juga terbuka dalam menyampaikan temuannya. Wiranto menyampaikan tidak ingin sebuah konflik atau suatu kejadian besar terjadi di Papua untuk pertama kalinya.

"Kita tidak ingin suatu kejadian terjadi untuk pertama kali dan jika memang terjadi kita tidak akan menutup-nutupi,"ujarnya.

Wiranto menekankan pemerintah tidak memiliki niatan untuk meredam konflik Papua dengan tindak kekerasan militer atau bahkan membunuh warga Papua. Segala potensi konflik Papua sendiri akan diselesaikan dengan jalur hukum.

"Tidak ada perencanaan sistematis dari pemerintah untuk menghabisi warga kita sendiri atau melanggar HAM, karena Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia. Maka mereka harus merasa aman serta semua permasalahan harus diselesaikan dengan cara hukum, "tekannya.

Mantan Pamglima TNI ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti gerak melawan paham dan ancaman yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Pasalnya gerakan ini merupakan bagian dari gerakan bela negara yang di galakkan oleh dirinya sebagai Menkopolhukam. | Syidiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next