Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Wacana independensi Inspektorat lepas dari daerah

Wacana independensi Inspektorat lepas dari daerah

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mendorong sepenuhnya wacana indepedensi Inspektorat Daerah. Hifdzil Alim dari Pukat UGM, menjelaskan laporan-laporan inspektorat saat ini tidak mencerminkan fakta.

Penyebabnya inspektorat masih di bawah naungan daerah dan bupati, sehingga laporan dibawa ke bupati atau ke daerah terlebih dahulu.

"Laporan inspektorat ini lari ke bupati atau ke daerah, dengan independensi ini, laporan nanti langsung dikirim ke KPK atau KPH," jelasnya saat diwawancarai di Resto Cupuwatu Yogyakarta.

Hifdzil menilai dengan independensi Inspektorat, maka KPK dapat melebarkan jangkauan tangannya dalam menindak dan mencegah korupsi. Namun ada juga permasalahan yang dihadapi jika wacana ini diselenggarakan.

Salah satunya adalah kerja Inspektorat yang berganda, Hifdzil mengilustrasikan seperti inspektorat memiliki dua kaki.

"Satu kaki akan mengarah ke daerah karena Inspektorat digaji daerah , satu lagi ke koordinasi dengan KpK. Nanti akan mirip dengan sekretaris perwakilan daerah. Jadi PNS eksekutif tapi dipekerjakan ke legislatif yang notabene harus mengawasi eksekutif," jelasnya.

Masalah kedua adalah menggaji atau memberi tunjangan inspektorat. Menurut Hifdzil, jika memang wacana inspektorat diwacanakan, nanti Kemendagri akan menggaji Inspektorat tapi koordinasinya dengan KPK. Namun, itu berarti jika memang Kemendagri menggaji, maka Kemendagri butuh anggaran tambahan.

"Bayangkan saja terdapat 520 Kabupaten dan 32 provinsi dimana disetiap daerah ada inspektoratnya. Jika di bawah Kemendagri, maka akan ada penambahan anggaran," ujarnya.

Walaupun anggaran Kemendagri dinaikkan, tapi Hifdzil yakin dengan independensi Inspektorat ini akan memberikan hasil yang baik untuk mengembangkan tangan KPK dalam langkah pencegahan korupsi. Hifdzil menyarankan jika memang wacana ini akan dilaksanakan sebaiknya diadakan uji coba terlebih dahulu.

"Diawali dulu inspektorat di kementrian lembaga, karena kementrian lembaga juga punya inspektorat. Sehingga jika sukses bisa diterapkan ke daerah," ujarnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next