Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Wacana independensi Inspektorat lepas dari daerah

Wacana independensi Inspektorat lepas dari daerah

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mendorong sepenuhnya wacana indepedensi Inspektorat Daerah. Hifdzil Alim dari Pukat UGM, menjelaskan laporan-laporan inspektorat saat ini tidak mencerminkan fakta.

Penyebabnya inspektorat masih di bawah naungan daerah dan bupati, sehingga laporan dibawa ke bupati atau ke daerah terlebih dahulu.

"Laporan inspektorat ini lari ke bupati atau ke daerah, dengan independensi ini, laporan nanti langsung dikirim ke KPK atau KPH," jelasnya saat diwawancarai di Resto Cupuwatu Yogyakarta.

Hifdzil menilai dengan independensi Inspektorat, maka KPK dapat melebarkan jangkauan tangannya dalam menindak dan mencegah korupsi. Namun ada juga permasalahan yang dihadapi jika wacana ini diselenggarakan.

Salah satunya adalah kerja Inspektorat yang berganda, Hifdzil mengilustrasikan seperti inspektorat memiliki dua kaki.

"Satu kaki akan mengarah ke daerah karena Inspektorat digaji daerah , satu lagi ke koordinasi dengan KpK. Nanti akan mirip dengan sekretaris perwakilan daerah. Jadi PNS eksekutif tapi dipekerjakan ke legislatif yang notabene harus mengawasi eksekutif," jelasnya.

Masalah kedua adalah menggaji atau memberi tunjangan inspektorat. Menurut Hifdzil, jika memang wacana inspektorat diwacanakan, nanti Kemendagri akan menggaji Inspektorat tapi koordinasinya dengan KPK. Namun, itu berarti jika memang Kemendagri menggaji, maka Kemendagri butuh anggaran tambahan.

"Bayangkan saja terdapat 520 Kabupaten dan 32 provinsi dimana disetiap daerah ada inspektoratnya. Jika di bawah Kemendagri, maka akan ada penambahan anggaran," ujarnya.

Walaupun anggaran Kemendagri dinaikkan, tapi Hifdzil yakin dengan independensi Inspektorat ini akan memberikan hasil yang baik untuk mengembangkan tangan KPK dalam langkah pencegahan korupsi. Hifdzil menyarankan jika memang wacana ini akan dilaksanakan sebaiknya diadakan uji coba terlebih dahulu.

"Diawali dulu inspektorat di kementrian lembaga, karena kementrian lembaga juga punya inspektorat. Sehingga jika sukses bisa diterapkan ke daerah," ujarnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next