Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Wacana independensi Inspektorat lepas dari daerah

Wacana independensi Inspektorat lepas dari daerah

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mendorong sepenuhnya wacana indepedensi Inspektorat Daerah. Hifdzil Alim dari Pukat UGM, menjelaskan laporan-laporan inspektorat saat ini tidak mencerminkan fakta.

Penyebabnya inspektorat masih di bawah naungan daerah dan bupati, sehingga laporan dibawa ke bupati atau ke daerah terlebih dahulu.

"Laporan inspektorat ini lari ke bupati atau ke daerah, dengan independensi ini, laporan nanti langsung dikirim ke KPK atau KPH," jelasnya saat diwawancarai di Resto Cupuwatu Yogyakarta.

Hifdzil menilai dengan independensi Inspektorat, maka KPK dapat melebarkan jangkauan tangannya dalam menindak dan mencegah korupsi. Namun ada juga permasalahan yang dihadapi jika wacana ini diselenggarakan.

Salah satunya adalah kerja Inspektorat yang berganda, Hifdzil mengilustrasikan seperti inspektorat memiliki dua kaki.

"Satu kaki akan mengarah ke daerah karena Inspektorat digaji daerah , satu lagi ke koordinasi dengan KpK. Nanti akan mirip dengan sekretaris perwakilan daerah. Jadi PNS eksekutif tapi dipekerjakan ke legislatif yang notabene harus mengawasi eksekutif," jelasnya.

Masalah kedua adalah menggaji atau memberi tunjangan inspektorat. Menurut Hifdzil, jika memang wacana inspektorat diwacanakan, nanti Kemendagri akan menggaji Inspektorat tapi koordinasinya dengan KPK. Namun, itu berarti jika memang Kemendagri menggaji, maka Kemendagri butuh anggaran tambahan.

"Bayangkan saja terdapat 520 Kabupaten dan 32 provinsi dimana disetiap daerah ada inspektoratnya. Jika di bawah Kemendagri, maka akan ada penambahan anggaran," ujarnya.

Walaupun anggaran Kemendagri dinaikkan, tapi Hifdzil yakin dengan independensi Inspektorat ini akan memberikan hasil yang baik untuk mengembangkan tangan KPK dalam langkah pencegahan korupsi. Hifdzil menyarankan jika memang wacana ini akan dilaksanakan sebaiknya diadakan uji coba terlebih dahulu.

"Diawali dulu inspektorat di kementrian lembaga, karena kementrian lembaga juga punya inspektorat. Sehingga jika sukses bisa diterapkan ke daerah," ujarnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next