Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

UU Perlintan sudah jatuh tempo, serikat petani belum berniat menggugat

UU Perlintan sudah jatuh tempo, serikat petani belum berniat menggugat

Jakarta-KoPi| Adanya UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau UU Perlintan merupakan proses panjang perjuangan para petani. Namun hingga menginjak dua tahun belum ada gelagat pengesahan UU tersebut. Padahal sejak diundangkan tahun 2013 lalu, dalam jangka waktu 2 tahun belum disahkan pihak petani berhak menggugat pemerintah.

Sejauh ini asosiasi petani masih mengikuti berbagai prosedur pemerintah dengan membahas perturan pendukung UU Perlintan. Upaya ketegasan sikap asosiasi petani masih sebatas mendorong pemerintah. Belum ada wacana menggugat pemerintah terkait penerapan UU Perlintan.

“(Rencana menggugat pemerintah) Akan kita pelajari, akan kita lihat bagaimana nanti,” kata Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Gunawan belum ada rencana untuk menggugat pemerintah.

Henry menambahkan pengamatannya sampai saat ini belum merujuk kepada perundangan khusus tersebut. Masih menyoal dengan persiapan-persiapan UU Perlintan misalnya di Kementrian Pertanian masih membahas organisasi tani.

Sementara Direktur IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) Gunawan tengah berupaya menuntut pemerintah untuk segera melaksanakan UU tersebut.

“Presiden, menteri pertanian, gubernur dan bupati harus segera membikin aturan pelaksana turunan dari UU Perlintan. Menteri agraria dan tata ruang harus segera menginventarisir obyek-obyek tanah yang bisa diredistribusikan kepada petani dan bank bank bumn segera membentuk unit pertanian,” tulis Gunawan melalui email. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next