Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

UU P3H Langgengkan Konflik Agraria

foto: www.greenpeace.org foto: www.greenpeace.org

KPA/Jakarta: Beberapa elemen masyarakat sipil pro reforma agraria kembali menempuh perjuangan konsitusi, dalam hal ini melakukan Uji Materil UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Para pemohon terdiri dari KPA, AMAN, WALHI, Sawit Watch, ICW, Silvagama, Masyarakat hukum Adat Nagari Guguk Malalo Sumbar serta para Individu yaitu Edi Kuswanto dari NTB, Rosidi dari Jateng, Mursyid dari Banten mendaftarkan gugatannya, Rabu 10 September 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Suprayitno SH, Biro Hukum Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan bahwa UU ini telah menyimpang dari semangat pemberangusan mafia kehutanan, Suprayitno berpendapat bahwa UU ini justru menjerat individu masyarakat sekitar hutan. “Tercatat 14 kasus yang divonis menggunakan UU P3H seluruhnya menjerat individu masyarakat sekitar hutan dan tidak ada satu pun korporasi yang dijerat oleh UU ini. Artinya ada pengingkaran terhadap semangat UU ini,” Jelas Suprayitno.

Agus menjelaskan bahwa UU P3H dijadikan alat legitimasi terhadap kriminalisasi terhadap para petani dan masyarakat di dalam atau di sekitar hutan, Jika dilihat dari aspek sejarahnya, petani dan masyarakat hutan itulah yang sebenarnya menanam tanaman hutan. “Puncaknya adalah terjadinya konflik agraria yang sengaja diciptakan oleh Negara lewat regulasi UU P3H. Maka tidak pilihan lain, jika pemerintah yang terpilih hendak menyelesaikan konflik agraria adalah salah satunya dengan mencabut UU P3H,” Tegas Agus.

Andi Muttaqien dari ELSAM mengatakan bahwa Pasal-pasal yang akan dimohonkan untuk dilakukan pengujian konstitusionalnya adalah Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat 1 huruf d, Pasal 11 ayat 4, Pasal 17 ayat 1 dan 2, Pasal 26, Pasal 46 ayat 2, 3 dan 4, Pasal 52 ayat 1, pasal 82 ayat 1 dan 2, Pasal 83 ayat 1, 2 dan 3; Pasal 84 ayat 1,2 dan 3; Pasal 87 ayat 1 huruf b, c dan ayat 2 huruf b, c dan ayat 3; Pasal 88, Pasal 92 ayat 1; Pasal 94 ayat 1; Pasal 110 huruf b dan Pasal 112.  Lebih lanjut, Andi menjelaskan “selain UU P3H kami juga menguji ketentuan UU Kehutanan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Kami juga menggugat UU Kehutanan yakni UU Nomor 41 Tahun 1999 pada Pasal 50 ayat 3 huruf a, b, e,i dan k, penjelasan pasal 12; Pasal 15 ayat 1 huruf d dan Pasal 81,” papar Andi. (GA)

 

sumber: http://www.kpa.or.id/?p=4661

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next