Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

Usulan dana aspirasi, upaya DPR mengkebiri pemerintah

Usulan dana aspirasi, upaya DPR mengkebiri pemerintah

Jogjakarta-KoPi| Wakil ketua DPD Golkar Jogja, Jhon Skeban menganggap usulan dana aspirasi DPR tidak memilki alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. Selama ini telah jelas koridor DPR untuk menjalankan fungsi lembaga legislatif bukan lembaga eksekutif.

“DPR mestinya tetap konsisten pada posisinya sebagai lembaga legislatif yang membuat perundang-undangan, menyusun anggaran dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu lembaga DPR tidak mengalihkan fungsinya sebagai lembaga eksekutif”, ujarnya saat ditemui di kantor DPD Golkar di DIY.

Bila usulan dana aspirasi digoalkan telah mengkebiri posisi lembaga eksekutif yang menyebabkan runtuhnya kepercayaan lembaga legislatif dan eksekutif.

Selain itu usulan dana 20 miliar masing-masing anggota DPR jelas-jelas telah mengabaikan mekanisme pembangunan nasional.

“Mekanisme pembangunan nasional melalui musrembang, rencana membangun itu diputuskan dan dibahas oleh masyarakat sendiri. Program-program ini diteruskan oleh pemerintah, dana diharapkan dapat memecahkan persolan masyarakat”,papar Jhon.

Jhon juga mengkritisi usulan dana 20 miliar justru akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan. Pasalnya bila dibandingkan dengan daerah lain jumlah anggota DPR terbanyak berada di Jawa, otomatis dana hanya memusat di Jawa.

“Pemerintah dalam hal ini presiden harus mencermati secara bijak. Pemerintah harusnya tidak serta merta mengaggapi dan tidak melaksanakan usulan itu demi keadilan, pemerataan dan meniadakan ketimpangan pembangunan”, tegas Jhon. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next