Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Uji Materi UU Pendidikan Tinggi dinyatakan gugur oleh MK

Uji Materi UU Pendidikan Tinggi dinyatakan gugur oleh MK

Jakarta| Permohonan uji materi UU Pendidikan Tinggi (Dikti) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh dua belas mahasiswa Universitas Hasanuddin dinyatakan gugur karena pihak pemohon tidak pernah menghadiri persidangan.

"Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon gugur,"ujar Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Sebelumnya pada Rabu (23/3) MK menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan perkara terkait UU Pendidikan Tinggi tersebut namun para pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh MK dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi perihal Panggilan Sidang.

Selain itu Mahkamah, melalui juru panggil, sebelum hari persidangan telah menghubungi para Pemohon sehari sebelum hari persidangan melalui telepon dan mengirim pemberitahuan melalui layanan pesan singkat (SMS), namun para Pemohon tidak dapat dihubungi dan tidak memberikan keterangan apapun.

Berdasarkan hal tersebut, MK kemudian menilai para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan a quo.

"Dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para pemohon gugur,"ujar Arief.

Sebagaimana diketahui bahwa pemohon menyatakan bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar dengan berlakunya UU a quo.

Pelanggaran hak konstitusional tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara norma dengan pelaksanaan UU terutama dalam Pasal 63 hurud c UU a quo.

Pemohon menilai bahwa ketentuan a quo memiliki potensi untuk membuka kemungkinan bagi pendidikan tinggi untuk mengubah orientasi pelayanan, dari lembaga pendidikan yang berorientasi murni sebagai wadah memperoleh pendidikan menuju lembaga pendidikan yang berorientasi bisnis dan usaha.

Hal tersebut dianggap pemohon akan berdampak buruk pada kondisi pendidikan di Indonesia. |Antara News|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next