Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Uji Materi UU Pendidikan Tinggi dinyatakan gugur oleh MK

Uji Materi UU Pendidikan Tinggi dinyatakan gugur oleh MK

Jakarta| Permohonan uji materi UU Pendidikan Tinggi (Dikti) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh dua belas mahasiswa Universitas Hasanuddin dinyatakan gugur karena pihak pemohon tidak pernah menghadiri persidangan.

"Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon gugur,"ujar Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Sebelumnya pada Rabu (23/3) MK menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan perkara terkait UU Pendidikan Tinggi tersebut namun para pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh MK dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi perihal Panggilan Sidang.

Selain itu Mahkamah, melalui juru panggil, sebelum hari persidangan telah menghubungi para Pemohon sehari sebelum hari persidangan melalui telepon dan mengirim pemberitahuan melalui layanan pesan singkat (SMS), namun para Pemohon tidak dapat dihubungi dan tidak memberikan keterangan apapun.

Berdasarkan hal tersebut, MK kemudian menilai para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan a quo.

"Dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para pemohon gugur,"ujar Arief.

Sebagaimana diketahui bahwa pemohon menyatakan bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar dengan berlakunya UU a quo.

Pelanggaran hak konstitusional tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara norma dengan pelaksanaan UU terutama dalam Pasal 63 hurud c UU a quo.

Pemohon menilai bahwa ketentuan a quo memiliki potensi untuk membuka kemungkinan bagi pendidikan tinggi untuk mengubah orientasi pelayanan, dari lembaga pendidikan yang berorientasi murni sebagai wadah memperoleh pendidikan menuju lembaga pendidikan yang berorientasi bisnis dan usaha.

Hal tersebut dianggap pemohon akan berdampak buruk pada kondisi pendidikan di Indonesia. |Antara News|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next