Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Uji Materi UU Pendidikan Tinggi dinyatakan gugur oleh MK

Uji Materi UU Pendidikan Tinggi dinyatakan gugur oleh MK

Jakarta| Permohonan uji materi UU Pendidikan Tinggi (Dikti) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh dua belas mahasiswa Universitas Hasanuddin dinyatakan gugur karena pihak pemohon tidak pernah menghadiri persidangan.

"Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon gugur,"ujar Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Sebelumnya pada Rabu (23/3) MK menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan perkara terkait UU Pendidikan Tinggi tersebut namun para pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh MK dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi perihal Panggilan Sidang.

Selain itu Mahkamah, melalui juru panggil, sebelum hari persidangan telah menghubungi para Pemohon sehari sebelum hari persidangan melalui telepon dan mengirim pemberitahuan melalui layanan pesan singkat (SMS), namun para Pemohon tidak dapat dihubungi dan tidak memberikan keterangan apapun.

Berdasarkan hal tersebut, MK kemudian menilai para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan a quo.

"Dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para pemohon gugur,"ujar Arief.

Sebagaimana diketahui bahwa pemohon menyatakan bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar dengan berlakunya UU a quo.

Pelanggaran hak konstitusional tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara norma dengan pelaksanaan UU terutama dalam Pasal 63 hurud c UU a quo.

Pemohon menilai bahwa ketentuan a quo memiliki potensi untuk membuka kemungkinan bagi pendidikan tinggi untuk mengubah orientasi pelayanan, dari lembaga pendidikan yang berorientasi murni sebagai wadah memperoleh pendidikan menuju lembaga pendidikan yang berorientasi bisnis dan usaha.

Hal tersebut dianggap pemohon akan berdampak buruk pada kondisi pendidikan di Indonesia. |Antara News|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next