Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Uji Materi UU Pendidikan Tinggi dinyatakan gugur oleh MK

Uji Materi UU Pendidikan Tinggi dinyatakan gugur oleh MK

Jakarta| Permohonan uji materi UU Pendidikan Tinggi (Dikti) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh dua belas mahasiswa Universitas Hasanuddin dinyatakan gugur karena pihak pemohon tidak pernah menghadiri persidangan.

"Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon gugur,"ujar Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Sebelumnya pada Rabu (23/3) MK menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan perkara terkait UU Pendidikan Tinggi tersebut namun para pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh MK dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi perihal Panggilan Sidang.

Selain itu Mahkamah, melalui juru panggil, sebelum hari persidangan telah menghubungi para Pemohon sehari sebelum hari persidangan melalui telepon dan mengirim pemberitahuan melalui layanan pesan singkat (SMS), namun para Pemohon tidak dapat dihubungi dan tidak memberikan keterangan apapun.

Berdasarkan hal tersebut, MK kemudian menilai para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan a quo.

"Dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para pemohon gugur,"ujar Arief.

Sebagaimana diketahui bahwa pemohon menyatakan bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar dengan berlakunya UU a quo.

Pelanggaran hak konstitusional tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara norma dengan pelaksanaan UU terutama dalam Pasal 63 hurud c UU a quo.

Pemohon menilai bahwa ketentuan a quo memiliki potensi untuk membuka kemungkinan bagi pendidikan tinggi untuk mengubah orientasi pelayanan, dari lembaga pendidikan yang berorientasi murni sebagai wadah memperoleh pendidikan menuju lembaga pendidikan yang berorientasi bisnis dan usaha.

Hal tersebut dianggap pemohon akan berdampak buruk pada kondisi pendidikan di Indonesia. |Antara News|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next