Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Tolak bandara Kulonprogo, massa mogok makan 2 minggu di kantor DPRD DIY

Tolak bandara Kulonprogo, massa mogok makan 2 minggu di kantor DPRD DIY

Jogjakarta-KoPi| Massa yang tergabung dalam sekretariat bersama (Sekber) dan Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar aksi mogok makan di DPRD DIY pukul 11.40 WIB.  Sebelumnya massa melakukan long march dari parkiran Abu Bakar Ali.

Aksi mogok makan massa akan berlangsung dari tanggal 19 Oktober hingga 2 November 2015 mendatang. Bentuk penolakan keras pembangunan bandara baru di wilayah Temon, Kulonprogo.

Dalam orasinya massa menilai Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo ngotot membangun bandara tersebut. Pihak Pemda sengaja mengabaikan persoalan kehidupan masyarakat berdampak, juga lokasi yang rawan tsunami.

"Cabut Surat Keputusan Gubernur DIY No. 68/Kep./2015 tentang IPL Pembangunan Bandara, Tolak Perda RT/RW Kabupaten Kulonprogo dan hentikan kriminalisasi petani," isi orasi massa.

Dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menerima kasasi Pemda DIY bernomor registrasi 456 K/ TUN/ 2015. Kini pihak Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo terus melanjutkan proses pembangunan bandara yang sempat tertunda.

Putusan MA tersebut telah mematahkan hasil PTUN yang membatalkan Ijin Penetapan Lokasi Gubernur DIY, Sultan Hamengkubawono X pada tanggal 31 Maret 2015.

Dari hasil putusan MA selanjutnya akan dilimpahkan ke Badan Pertanahan Nasional, sebagai dasar pembebasan lahan bandara.
|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next