Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Tiga menteri rebutan Freeport, Presiden harus sinkronkan mereka

Tiga menteri rebutan Freeport, Presiden harus sinkronkan mereka

Jakarta-KoPi| Kontroversi siapa, apa materi dan menteri apa yang harus memimpin serta kapan batas waktu terkait renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) bisa terjadi karena tidak terlembagakan di bawah kepemimpinan presiden. Demikian Gunawan Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice mengatakan.

Kelembagaan itu adalah sebuah Tim Renegosiasi yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) dalam rangka evaluasi dan koordinasi.

Sebelum kelembagaan tersebut ada, Presiden SBY menerbitkan Keppres No 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Tim ini dipimpin Menkoperekonomian (Hatta Rajasa), dengan Menteri ESDM (Jero Wacik) selaku Ketua Harian.

Hingga pemerintahan Presiden SBY berakhir, renegosiasi Freeport belum tuntas.

Padahal UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memandatkan setahun setelah UU Minerba diundangan KK harus disesuiakan dengan UU Minerba dan smelter harus sudah dibangun 5 tahun setelah UU Minerba diundangkan.

Pada era Presiden Jokowi, presiden menunjuk Menteri PPN/Ka Bappenas (Andrinof Chaniago) selaku ketua Tim Renegosiasi Freeport, dan Menteri ESDM (Sudirman Said) selaku ketua harian. Problemnya Andrinof kini sudah tidak di pemerintahan lagi.

Dan kini tiga menteri : Menkopolhukam, Menteri ESDM dan Menko Maritim dan Sumber Daya, sama-sama bicara tentang renegosiasi kontrak karya Freeport, akan tetapi tidak singkron.

Presiden Jokowi perlu membentuk Tim Renegosiasi, selain guna mensinkronkan para menteri dan Gubernur serta para bupati Papua, juga agar mendapatkan informasi akurat tentang renegosiasi, karena renegosiasi adalah kewajiban kontrak karya untuk disesuaikan dengan UU Minerba, bukan perpanjangan kontrak.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next