Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Terbukti, Pilkada Serentak masih belum efisien

Terbukti, Pilkada Serentak masih belum efisien
Surabaya-KoPi| Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Prof. Ramlan Surbakti melihat Pilkada serentak 2015 masih belum memberikan manfaat yang berarti. Sebelumnya argumen dilakukannya Pilkada serentak adalah demi efisiensi.
 

"Kita harus lihat efektifitas Pilkada pada pemerintahan atau demokratis atau tidak. Tapi ada beberapa yang bisa saya lihat yang justru belum memenuhi prinsip efisiensi," kata Ramlan pada wartawan di Surabaya.

Salah satu hal yang diperhatikan oleh Ramlan adalah belum terjaminnya kepastian hukum. Ramlan menyatakan masih belum ada persaingan yang bebas dan adil antar pasangan calon.

"Pemilihan pasangan calon belum demokratis dan belum memenuhi hak asasi manusia. Pemilihan tidak inklusif dan tidak desentralisasi. Biarpun daerah yang mengajukan, tapi harus menunggu persetujuan atau restu dari pusat," ungkapnya.

Menurut Ramlan, seharusnya pembentuk UU mengatur pemilihan paslon secara demokratis dan ada persaingan bebas yang adil di antara calon. Pemilihan calon seharusnya bukan oleh pengurus partai, tapi oleh pemilih di tingkat daerah atau desa melalui pemilihan pendahuluan.

Banyak yang mempertanyakan mengapa dalam pilkada kali ini jumlah calon yang bersaing hanya sedikit. Kebanyakan daerah hanya memiliki 2 pasangan calon. Ramlan juga masih belum bisa memperkirakan penyebab pasti dari fenomena ini. Namun ia mengira hal ini berkaitan dengan mahar politik.

"Dalam UU sudah ada larangan untuk menerima atau memberikan imbalan dalam rangka pencalonan. Sanksinya besar sekali, yaitu dilarang ikut pemilu periode berikutnya. Jadi kelihatannya mahar politik saat ini tidak sebanding dengan ancaman sanksi yang dialami kalau ketahuan. Katanya sekarang 1 kursi bisa mencapai Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar. Makanya fenomena ini bukan karena tidak ada calon, tapi calonnya tidak punya duit. Ini yang terjadi kalau penentuan calon tidak demokratis," ungkapnya. 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next