Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Terbukti, Pilkada Serentak masih belum efisien

Terbukti, Pilkada Serentak masih belum efisien
Surabaya-KoPi| Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Prof. Ramlan Surbakti melihat Pilkada serentak 2015 masih belum memberikan manfaat yang berarti. Sebelumnya argumen dilakukannya Pilkada serentak adalah demi efisiensi.
 

"Kita harus lihat efektifitas Pilkada pada pemerintahan atau demokratis atau tidak. Tapi ada beberapa yang bisa saya lihat yang justru belum memenuhi prinsip efisiensi," kata Ramlan pada wartawan di Surabaya.

Salah satu hal yang diperhatikan oleh Ramlan adalah belum terjaminnya kepastian hukum. Ramlan menyatakan masih belum ada persaingan yang bebas dan adil antar pasangan calon.

"Pemilihan pasangan calon belum demokratis dan belum memenuhi hak asasi manusia. Pemilihan tidak inklusif dan tidak desentralisasi. Biarpun daerah yang mengajukan, tapi harus menunggu persetujuan atau restu dari pusat," ungkapnya.

Menurut Ramlan, seharusnya pembentuk UU mengatur pemilihan paslon secara demokratis dan ada persaingan bebas yang adil di antara calon. Pemilihan calon seharusnya bukan oleh pengurus partai, tapi oleh pemilih di tingkat daerah atau desa melalui pemilihan pendahuluan.

Banyak yang mempertanyakan mengapa dalam pilkada kali ini jumlah calon yang bersaing hanya sedikit. Kebanyakan daerah hanya memiliki 2 pasangan calon. Ramlan juga masih belum bisa memperkirakan penyebab pasti dari fenomena ini. Namun ia mengira hal ini berkaitan dengan mahar politik.

"Dalam UU sudah ada larangan untuk menerima atau memberikan imbalan dalam rangka pencalonan. Sanksinya besar sekali, yaitu dilarang ikut pemilu periode berikutnya. Jadi kelihatannya mahar politik saat ini tidak sebanding dengan ancaman sanksi yang dialami kalau ketahuan. Katanya sekarang 1 kursi bisa mencapai Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar. Makanya fenomena ini bukan karena tidak ada calon, tapi calonnya tidak punya duit. Ini yang terjadi kalau penentuan calon tidak demokratis," ungkapnya. 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next