Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Tak ada untungnya, HMI serukan Freepot kembali ke Indonesia

Tak ada untungnya, HMI serukan Freepot kembali ke Indonesia

Jogjakarta-KoPi| “Sejak tahun 1967 Freeport telah berjalan di negeri ini selama 42 tahun, namun keuntungan freeport masih terjadi ketimpangan, keuntungan yang didapat Freeport tidak sebanding lurus dengan pemasukan yang diperoleh oleh Negara, ujar Eko Prasetyanto selaku Kordinator Lapangan gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat melakukan aksi di nol Km Yogyakarta (28/12).

Eko Prasetyanto menambahkan PT. Freeport menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan Negara yang tidak optimal, hingga pemerintah daerah juga ikut terlibat dalam hal memanipulasi data saat pelaporan pada Negara.

Selain itu BUMN sebagai perwakilan negara seolah membiarkan dengan kerusakan alam akibat penambangan Freeport, seperti rusaknya bentang alam pegunungan di Graseberg dan Erstberg.

Konflik rusaknya ekologi pun merambah pada persoalan masyarakat setempat. Warga Papua seringkali menjadi korban kemanusiaan HAM. seperti kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Timika, disebabkan karena alih fungsi lahan perburuan menjadi lahan industrialisasi.

Melihat kemudharatan Freeport, Eko menegaskan bangsa Indonesia segera menasionalkan Freeport. Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan baru yang tentunya untuk memeperkuat bangsa Indonesia dalam pembagian hasil ataupun pemasukan Negara dari sebelumnya, tambah Eko. |Cucuk Armanto|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next