Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Surat pernyataan sikap Jaringan Masyarakat Antikorupsi Yogyakarta pada Mendikbud

Surat pernyataan sikap Jaringan Masyarakat Antikorupsi Yogyakarta pada Mendikbud

Dalam beberapa hari belakangan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi, mengeluarkan statement yang memperbolehkan sekolah memungut iuran Sumbangan Pendidikan bagi peserta didik.

“Itu nanti akan ada Permen(dikbud) yang diterbitkan oleh Kemendikbud,” katanya (lihat : vivanews.co.id/12 Januari 2017). Dan muncul di beberapa media massa cetak lainnya. Logika berpikir dari argumentasi yang dibangun dalam statement-nya adalah sekolah akan sulit maju jika mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, tanpa adanya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi memberikan sumbangan sukarela, khususnya alumni sekolah.

Statement Mendikbud di atas bertentangan kebijakan pemerintah terdahulu, yakni kebijakan dana BOS. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan dana BOS agar peserta didik terbebas dari pembayaran SPP setiap bulannya.

Artinya, operasional pendidikan sekolah seluruhnya ditanggung oleh pemerintah, menggunakan alokasi 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 34 ayat 2, yang berbunyi :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Pasal 34 ayat 2 tersebut, sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 9 ayat 1, yang berbunyi sama.

Niatan Mendikbud yang bermaksud mengeluarkan Permendikbud tentang ‘Pembolehan Pungutan di Sekolah’ atau ‘Sumbangan Pendidikan Namun Pada Kenyataannya Justru ‘Beraroma Memaksa’ bagi Peserta Didik’ mencederai PP Nomor 17 Tahun 2010 yang telah diubah dalam PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, di Pasal 58 H ayat 1, yang berbunyi :

“Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing – masing menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuanbiaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.”

Statement Mendikbud, dengan atau tanpa Permendikbud yang telah diteken (baca : tanda tangani) namun belum diundangkannya tersebut, telah “menabrak” peraturan diatasnya. Padahal dalam kaidah perundang – undangan, peraturan yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang ada diatasnya.

Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menyayangkan statement Mendikbud tersebut, terlepas dari belum diundangkannya Permendikbud yang mengatur tentang ‘pembolehan sekolah melakukan pungutan selama tidak memaksa’, seperti banyak dikutip oleh media cetak maupun daring selama ini.

Tanpa Permendikbud yang akan Bapak Menteri undangkan tersebut, pungutan –pungutan biaya pendidikan masih marak terjadi di sekolah – sekolah di Yogyakarta, yang pada kenyataannya ‘Sumbangan Pendidikan’ yang seharusnya tidak boleh memaksa, namun pada kenyataannya selama ini, sumbangan tersebut tetap ‘memaksa’ sehingga tidak layak disebut sumbangan, namun adalah pungutan biaya sekolah.

Alih – alih Bapak Menteri undangkan, justru semakin memperburuk tata kelola pendidikan kita saat ini. Statement dan Permendikbud yang akan Bapak Menteri undangkan, membuka peluang Pungutan Liar (pungli) di institusi pendidikan, dan hal ini bertentangan dengan misi Presiden memberantas pungli melalui tim Sapu Bersih (Saber) Pungli.

Dan Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta, tidak menginginkan institusi pendidikan menjadi lahan subur korupsi melalui modus pungli. Kalau institusi pendidikan kita sudah tumbuh suburnya praktik korupsi, jangan harapkan manusia Indonesia berintegritas akan lahir dari institusi ini.

Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta juga menyayangkan dikeluarkannya Permendikbud Nomer 75 Tahun 2016 , yang di undangkan pada 30 Desember 2016 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 2117 Tentang Komite Sekolah, yang didalamnya yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11 mengatur tentang diperbolehkannya Komite Sekolah melakukan Penggalangan Dana dan Sumberdaya Pendidikan lainnya.

Dengan peraturan baru ini, maka institusi Komite Sekolah yang sebelumnya tidak diperkenankan melakukan penggalangan dana , maka saat ini menjadi sah dan legal untuk menghimpun dana-dana dari masyarakat.

Memang sesuai dengan peraturan tersebut, Dana dapat digalang dari masyarakat secara luas, berasal dari alumni, atau institusi lainnya seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki keperdulian kepada institusi pendidikan dan pihak-pihak lain semacamnya.

Namun pada kenyataannya Penggalangan Dana yang terjadi di masyarakat saat ini , sesuai fakta kebanyakan dilakukan kepada Orang Tua/Wali Murid Peserta Didik. Hal ini jelas sangat memberatkan dan membebani Orang Tua/Wali Murid Peserta Didik dan kenyataannya yang banyak terjadi adalah dapat mempengaruhi dari kondisi Anak Didik secara psikologi, sosial dan material dalam proses pendidikan yang diterimanya.

Terbuka peluang Komite Sekolah dalam penggalangan dana ini justru akan menjurus kepada terbukanya bentuk-bentuk pungutan liar (pungli) disekolah karena kaidah utama yaitu adanya unsur ‘tidak memaksa’ akan sangat sulit diterapkan institusi-institusi pendidikan yang ada, terutama penggalangan dana yang berasal dari sumbangan orang tua/wali murid peserta didik.

Sebagai pertimbangan buat Bapak Menteri, sebelum benar – benar akan mengundangkan Permendikbud yang konon katanya telah Bapak tanda tangani, Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta , ingin mengingatkan bahwa sumbangan pendidikan berbeda dengan pungutan pendidikan.

Pada PP Nomor 48 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan, baik berupa uang dan/atau barang dan jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Sedangkan sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan, baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar, baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Konteks ‘tidak memaksa’ saat ini sangat rawan dilanggar didalam prakteknya pada institusi-intitusi pendidikan, sehingga menjadi tanggungjawab utama Pemerintah untuk memastikan bahwa pelanggaran itu disikapi dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung, larangan yang tegas, dan justru tidak menciptakan peraturan yang rawan dilanggar namun pemerintah tidak mampu mengendalikan bentuk-bentuk larangan tersebut agar tidak terjadi.

Meskipun telah diatur secara jelas dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 diatas, fakta di lapangan, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menemukan praktik –praktik pungutan biaya pendidikan yang “dikemas” dengan bahasa sumbangan, antara lain :

a. Di tingkat Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar/SD dan Sekolah Menengah Pertama/SMP) Dari 66 (Enam Puluh Enam) Sekolah yang kami survei, kemudian data pengaduan dari Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, dan laporan –laporan yang masuk di jejaring ini, menemukan realitas pungutan biaya pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

➢ Masih ditemukan adanya pungutan pendidikan di setiap bulannya, dengan salah satu alasannya, untuk membayar honor guru tidak tetap (GTT). Kisaran pungutan untuk SD sebesar Rp 20.000/bulan, bahkan (masih) ditemukan pungutan untuk membangun infrastruktur sekolah, berupa pagar dan pembangunan ruang kelas. Pembayaran bimbingan belajar (les) dan ekstra Rp 20.000 - Rp 40.000. Sedangkan kisaran pungutan untuk SMP besarannya bermacam-macam, mulai dari Rp 400.000 - Rp.800.000 per siswa di setiap tahunnya (setiap kenaikan kelas).

➢ Adanya penggunaan biaya operasional sekolah yang seharusnya dapat diakomodasi oleh BOS, namun dalam praktiknya masih menggunakan tambahan dana dari siswa, baik berupa sumbangan maupun pungutan, yang dilakukan oleh komite sekolah.

➢ Adanya penggunaan pungutan dan/atau sumbangan yang tidak berprinsip pada tranparansi dan akuntabilitas. Penggunaan dana sumbangan masyarakat dipergunakan untuk honor-honor panitia kegiatan, dimana panitia kegiatan tersebut adalah kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menilai honor/gaji kepala sekolah dan guru, dengan mempertimbangkan adanya sertifikasi, sudah sangat layak.

➢ Adanya pungutan untuk pembangunan infrastruktur dan pembelian tanah untuk aset sekolah. Di beberapa kasus di Yogyakarta, pihak sekolah meminta pungutan pembelian aset tanah, dengan “kemasan” wakaf.
Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menilai, pembangunan infrastruktur sekolah merupakan tanggungjawab pemerintah, dimana skema penganggarannya telah diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, pembelian tanah ataupun aset sekolah (mobil sekolah) tidak pernah jelas mekanisme untuk asetnya.

➢ Masih ditemukannya sekolah dasar yang menggunakan metode Infaq di hari tertentu, tanpa pernah ada bentuk transparansi dan akuntabilitasnya.

➢ Masih ditemukannya sekolah yang melakukan pengadaan seragam yang dikelola oleh sekolah. Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menilai, institusi sekolah merupakan institusi penyelenggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam undang – undang; dan bukan toko tempat menjual dan membeli barang. Marwah sekolah sebagai tempat penyelenggara pendidikan harus dikembalikan sebagaimana mestinya.

➢ Sebagian besar sekolah di Yogyakarta masih melakukan pungutan yang ditentukan nominalnya dan mengikat/melekat pada peserta didik, melalui komite sekolah. Dan semua sekolah yang melakukan pungutan tersebut (masih) mengatasnamakan sumbangan karena didasarkan kesepakatan orang tua wali melalui komite sekolah.

AntiKorupsi Yogyakarta menilai hal ini sebagai modus sekolah untuk melegalkan pungutan. Peraturan Pemerintah (PP) 48 b. Di tingkat Pendidikan Menengah (Sekolah Menengah Atas/SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan/SMK)

➢ Adanya pungutan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mulai dari Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000

➢ Selain pada proses PPDB, pungutan yang seringkali dilakukan oleh pihak sekolah adalah pungutan pembangunan (infrastruktur), atau lebih dikenal dengan uang gedung, yakni mulai dari Rp 3.000.000 – Rp 7.000.000 per peserta didik.

➢ Pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah umumnya dipergunakan untuk pembelian mobil (umumnya menggunakan plat hitam), sewa lahan, pembelian lahan, dan perluasan sekolah.

➢ Pada SMK, tingginya pungutan operasional sekolah berimplikasi pada ketidakmampuan orang tua peserta didik membayarkan biaya pungutan tersebut. Kondisi ini berdampak pada banyaknya kasus penahanan ijasah di Yogyakarta. Padahal ijasah merupakan hak peserta didik ketika sudah menamatkan pendidikan. Apabila sekolah menahan ijasah ini, sama artinya dengan sekolah melanggar hak seseorang.

➢ Belum adanya standarisasi biaya praktik yang diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi peluang bagi sekolah untuk menarik pungutan sesuai dengan standar sekolah masing – masing.

Menilik kondisi faktual dimasyarakat dimana masih maraknya pungutan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, atau sumbangan pendidikan namun ‘beraroma memaksa’ kepada peserta didiknya, serta adanya statement Bapak Menteri yang akan mengeluarkan Permendikbud yang mengatur dan membolehkan adanya pungutan di institusi pendidikan, maka Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menyatakan sikap :

1. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menyayangkan statement dan kebijakan Bapak Menteri terkait Permendikbud yang memperbolehkan sekolah melakukan pungutan pendidikan,
2. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta meminta Pemerintah bertanggungjawab atas maraknya pelanggaran kaidah unsur ‘tidak memaksa’ pada sumbangan pendidikan di institusi-institusi pendidikan sehingga sumbangan ini tak ubahnya adalah sama dengan pungutan. Yaitu dengancara Pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan peraturan yang rawan dilanggar namun pada saat yang sama pemerintah tidak mampu mencegahnya, mengontrolnya dan bertindaktegas terhadap pelanggaran tersebut,
3. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta, menolak dengan tegas adanya pungutan yang dilegalkan dengan peraturan Permendikbud. Dasar kami jelas, (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 34 ayat 2, yang berbunyi :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. (2) PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 9 ayat 1. (3) PP Nomor 17 Tahun 2010 yang telah diubah dalam PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, di Pasal 58 H ayat 1, yang berbunyi :

“Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing – masing menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2); melarang adanya pungutan bagi pendidikan dasar SD/SDLB Negeri dan SMP/ SMPLB/ SD-SMP SATAP/ SMPT Negeri.

4. Kami meminta pemerintah merevisi PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (PP Dana Pendidikan), karena Pasal 51 ayat 4 huruf c bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari Pungutan dari Peserta didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; (Pasal 51 ayat 4 huruf c bertentangan dengan UU No 20 Tahun 2003).

5. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menilai, dari regulasi terkait dengan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Permen, maupun Perda pada prinsipnya telah menegaskan bahwa pungutan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar SD/ SDLB Negeri dan SMP/ SMPLB/ SD-SMP SATAP/ SMPT Negeri TIDAK BOLEH, sehingga harus ada penegakan dan sanksi yang tegas dan jelas terhadap sekolah yang masih melakukan pungutan. Jikalau kemudian Bapak Menteri akan mengeluarkan Permendikbud yang membolehkan pungutan di institusi pendidikan, menjadi langkah mundur untuk mereformasi tata kelola pendidikan di Indonesia.

6. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta mendesak Bapak Menteri untuk mendorong sekolah mengumumkan rencana anggaran kegiatan sekolah, melaporkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan 11 UU no 14 tahun 2008 ttg KIP sebagai pemenuhan hak atas akses informasi biaya pendidikan

Yogyakarta, 17 Januari 2017

Dibuat Oleh:

Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta

Pusat Kajian Antikorupsi UGM (PUKAT UGM), LSPPA Yogyakarta, Perkumpulan IDEA, Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) Yogyakarta, Aliansi Masyarakat Perduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Perkumpulan AKSARA, Saya Perempuan AntiKorupsi (SPAK) Yogyakarta, Persatuan Orangtua Peduli Pendidikan (SARANGLIDI), Center for Civic Engagement and Studies (CCES), PKBI DIY, Pendidikan Untuk Indonesia (PUNDI), Indonesian Visual Art Archive (IVAA), LP2ITIPIKOR, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Solo, WRCC Rifka Annisa, Jaringan GUSDURIAN, Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), Indonesia Court Monitoring (ICM), Future Leader Anti-Corruption (FLAC), Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA), Mitra Wacana & didukung oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next