Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Status tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, tidak ada ?

Status tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, tidak ada ?

Jogjakarta-KoPi| Meskipun Pemerintah sudah menetapkan Undang-undang Keistimewaan DIY namun kekisruhan UUK masih saja bergulir. Salah satu hal yang diperdebatkan persoalan pertanahan.

Menurut Aktivis Lingkungan dan Pengiat HAM Adi Kusumo ketika menjadi narasumber "Hari Bumi Jogja Sold Out" di UGM pagi tadi menegaskan polemik isu pertanahan dalam UUK DIY 2013.

Wilayah DIY menguasai tanahnya hingga tahun 1984. Tanah yang dikuasai atas nama Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG). Namun sultan HB IX menulis surat kepada DPRD Propisi DIY untuk disampaikan kepada presiden agar tanah di DIY menggunakan UU PA (agraria) secara murni.

Aji menambahkan UU PA ini kemudian dikuatkan dengan keluarnya Keppress no. 33 tahun 1984 dan Perda no. 3 tahun 1984. Poin penting dari peraturan tersebut menyatakan tanah PG dan SG sudah tidak ada.

“PG dan SG itu sudah tidak ada, Tetapi dosen-dosen UGM mengatakan PG dan SG itu masih ada. Untuk mendukung keistimewaan sekarang ini (UUK). Ironinya tanah UGM (kampus) ini dikuasai oleh Kraton kembali yang seharusnya dikuasai oleh UGM. Anehnya UGM justru mendukung sultan. Padahal sebenarnya ini tanah yang dikuasai oleh negara”, kritik Aji.

Atas dasar itulah Aji bersikeras menolak segala tindakan perampasan tanah atas nama pembangunan. Seperti halnya penolakan penambangan pasir besi di Kulonprogo.
Menurut Aji, kasus pasir besi tidak hanya soal penggusuran petani melainkan masuk wilayah penggunaan hak tanah.

“Ketika sultan mengatakan  ini (pasir besi) menggunakan tanah kas desa, adalah tanah milik Sultan Ground, ini sultan sudah makar. Ini UGM mendukung makar kepada negara. Karena dalam Perda tahun 1984, sultan ground sudah tidak ada”, pungkas Aji. |Meiga Dwi A, Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next