Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

SP3 Idham Samawi, Gaky siap ajukan pra peradilan

SP3 Idham Samawi, Gaky siap ajukan pra peradilan

Jogjakarta-KoPi| Setelah pihak Kejaksaan Tinggi DIY mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada 4 Agustus lalu terhadap Idham Samawi, otomatis meloloskan tuduhan tersangka dirinya pada korupsi dana hibah KONI.

Keluarnya SP3 oleh Kejati menyulut reaksi keras dari GAKY ( Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta). Melalui salah satu timnya Hamzal Wahyudin Rencananya kita akan mengajukan praperadilan atas SP3 yang dikeluarkan oleh kepala kejaksaan tinggi DIY.

“Karena di dalam aturan hukum acara pidana pasal 80 terkait dg SP3 yang dikeluarkan baik oleh kepolisian maupun oleh kejaksaan pihak 3 yang berkepentingan boleh mengajukan keberatan. Dan dikuatkan dg putusan mahkamah konstitusi bahwa pihak ke-3 yang berkepingan boleh dari LSM atau ORMAS. Dengan demikian beberapa LSM di DIY akan menjadi pemohon untuk praperadilan,” tulis Amzal melalui WA siang tadi.

Untuk kepastian waktu pengajuan pra peradilan, Hamzal masih menunggu kelengkapan materi.

“Kita lagi mempersiapkan bahan materinya dan juga penasehat hukumnya artinya kita ingin melibatkan pengacara senior untuk terlibat dalam praperadilan ini,” tulis Hamzal.

Secara terpisah, Sultan mengomentari terpilihnya Idham Samawi menjadi DPR RI setelah keluarnya SP3 sepenuhnya menjadi kewenangan KPU.

“Kalau memang dianggap secara hukum, oleh KPU memenuhi syarat ya silahkan saja, karena memang itu bukan kewenangan Pemda sebagai pelaksanaan. Itu urusan kejaksaan, saya tidak tahu persolannya,” tutur Sultan saat menghadiri monitoring Bappeda di Hotel Inna Garuda pukul 12.00 WIB.

Idham Samawi yang sebelumnya terpilih menjadi angoota DPR RI periode 2014-2019 ini terpaksa harus menunda pelantikan lantaran tersenggol kasus korupsi dana hibah KONI.

Selama sembilan bulan Idham Samawi tidak melaksanakan amanahnya sebagai wakil rakyat. Bahkan pelantikannya pun tertunda selama sembilan bulan tersebut. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next