Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Sisa tiga partai yang menolak revisi UU KPK

Sisa tiga partai yang menolak revisi UU KPK

Jogjakarta-KoPi| Arus untuk merevisi UU KPK semakin deras. Hingga tersisa tiga partai di parlemen yang menolak revisi yakni Partai Demokrat, PKS dan Gerindra. Ketua Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar mengapresiasi sikap ketiga partai tersebut menolak revisi UU KPK. Terlepas dari motif politik apapun ketiga partai tersebut dianggap melindungi keutuhan KPK.

"Kekuatan mereka (ketiga partai) sangat kecil (dibandingkan yang pro- revisi UU KPK)," jelas Zainal saat konferensi pers di kantor PUKAT UGM pada Jumat tanggal 12 Februari 2016.

Menurut Zainal hari Jumat ini(12/2), rapat paripurna tentang revisi KPK akan berlangsung. Zainal berharap rapat tersebut gagal dilaksanakan. "Saya berharap paripurnanya tidak jadi,"tegas Zainal.

Sementara peneliti PUKAT UGM, Hifdzil Alim mengatakan revisis RUU KPK sarat kepentingan politik. Menurut pengamatannya, ketika dengung wacana revisis UU KPK muncul pertama kali Partai PDIP Perjuangan berada di garda depan untuk menolak. Sementara Partai Gerindra paling santer mendukung wacana revisi tersebut.

"Kini situasi berbalik, PDIP Perjuangan justru mendorong revisi UU KPK, Gerindra yang paling di depan menolak,"kata Hifdzil Alim.

Pada 19 Juni 2015 Presiden Joko Widodo melalui Taufiqurrahman Ruki menyatakan membatalkan rencana pemerintah membahas revisi UU KPK. Tanggal 2 Desember 2015 Presiden Joko Widodo menyatakan revisi UU KPK untuk memperkuat bukan untuk memperlemah. Kini mulai 1 Februari 2016, Badan Legislasi DPR RI mulai membahas revisi UU KPK. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next